Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Legalitas: Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Abdurrakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Abdurrakhman Alhakim
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i1.89-106

Abstract

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi. 
Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Abdurrakhman Alhakim; Vivi Dominica Chai
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.458

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan menganalisis penyebab faktor tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian sekunder. Pupuk bersubsidi adalah barang yang di awasi yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Petani. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan pada pelayanan masyarakat seperti pendistribusian pupuk bersubsidi. Faktor penyebab pada tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara teoritis faktor penyebab tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk bersubsidi berkaitan dengan teori Gone dan teori Willingness dan Opportunity. Dibutuhkan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari Pemerintah dan penegak hukum baik secara preventif dan represif.
Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak di Batam Siti Aisyah; Abdurrakhman Alhakim; Tantimin Tantimin
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.432

Abstract

Restorative justice yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasi pelaku disatu sisi dengan korban, juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya. Tujuan dalam tulisan ini akan membahas tentang aturan terkait Restorative Justice pada undang-undang serta efektivitas implementasi Restorative Justice pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak di kota Batam. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-Empiris. Implementasi keadilan restoratif timbul dalam perjanjian diantara pihak yang ikut pada perkara pidananya, tanpa terdapat paksaan pihak kepolisian. Penggunaan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah pidana dikawasan hukum Polresta Barelang Batam dinyatakan sangatlah efektif, sebab dapat mengendalikan kehendak seluruh pihak yang ikut pada perkara pidananya. Hal ini akan menghindari kemunculan masalah yang umumnya dapat timbul ketika sebuah pihak keinginannya tak terakomodir.
Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia Abdurrakhman Alhakim; Junimart Girsang; Getrudis Yetiana Wadhi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.449

Abstract

Developments in the field of information and communication technology can have both positive and negative impacts and one of them is cyberbullying. Cyberbullying is a form of intimidation that occurs in cyberspace. The aim of this research is to find out how the criminal law policy for dealing with cyberbullying is based on criminal law reform. Criminal law policies regarding cyberbullying in Indonesia can currently be identified with the Criminal Code and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The current Criminal Code contains several articles relating to cyberbullying. Criminal law policies for efforts to overcome cyberbullying to reform criminal law can be obtained through the Concept of the Criminal Code as well as comparative studies with other countries regarding cyberbullying, so that the latest Criminal Code is formed and carried out comparisons so that it can be used as a reference and consideration for providing input on how to overcome cyberbullying in Indonesia. The type of research used is normative juridical using a statutory approach, analytical approach and case approach.
Co-Authors Getrudis Yetiana Wadhi Junimart Girsang Siti Aisyah Tantimin Tantimin Vivi Dominica Chai