Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perspektif Hukum Refleksif terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Adam Setiawan
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.645 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3715

Abstract

Peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat dirinya ditasbihkan menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga perannya yang sangat signifikan  dalam  menjamin hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya para Penghayat Kepercayaan yang dalam praktiknya mendapatkan tindakan diskriminasi dari sebuah ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perspektif hukum refleksif yang digagas oleh Gunther Teubner, melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi yang merupakan tempat mengadu dan merespon, tatkala hak-hak konstitusional masyarakat terganggu, dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perspektif Hukum Refleksif terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Adam Setiawan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3715

Abstract

Peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat dirinya ditasbihkan menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga perannya yang sangat signifikan  dalam  menjamin hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya para Penghayat Kepercayaan yang dalam praktiknya mendapatkan tindakan diskriminasi dari sebuah ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perspektif hukum refleksif yang digagas oleh Gunther Teubner, melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi yang merupakan tempat mengadu dan merespon, tatkala hak-hak konstitusional masyarakat terganggu, dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
The Paradigm of Contemporary Rule of Law in Indonesia: Between Conceptual Basis, Ideals, and Reflection Rezky Robiatul Aisyiah Ismail; Muhammad Ishaq Ismail; Isnawati; Sintya Irawati; Adam Setiawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 25 No. 2 (2026): Vol. 25 No. 2 (2026): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v25i2.8316

Abstract

This article examines the term “rule of law,” which has been part of Indonesia’s constitutional identity since the enactment of the 1945 Constitution, yet whose implementation has often deviated from its original ideals. The rule of law seems to be nothing more than a formal jargon, marked by corruption, human rights violations, and minimal public participation in the formulation of regulations. The research method used is normative-critical-evaluative legal philosophy. The results of this study show that the Pancasila rule of law paradigm is prismatic. This paradigm is dynamic and open to new values, but the normalization of the phrase “Indonesia is a country based on the rule of law” has not had a real impact on the practice of nationhood and statehood. In the contemporary paradigm, the actualization of the rule of law still faces substantive problems in the form of weak accountability, the failure of checks and balances, and low public participation in legislation. The study emphasizes the need to strengthen the rule of law paradigm so that it is not merely formal, but substantive, in accordance with the ideals of Pancasila.