Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOLUSI IIJSE Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Sami’an Sami’an
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM Sami’an Sami’an
Solusi Vol 17, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.443 KB) | DOI: 10.26623/slsi.v17i4.1780

Abstract

AbstrakPerusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan tenaga kerja sehingga perusahaan lebih kompetitif. Masalah tenga kerja, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh dianggap sebagai faktor produksi. Penulis ingin  menganalisis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari Lembaga Bantuan hukum Jakarta. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan ini. Dari hasil penulis menemukan bahwa benar Lembaga Bantuan Hukum Jakrta menerima pengaduan. Pencari Keadilan sangat dirugikan, sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh.Kata Kunci: Pelaksanaan; Perlindungan Hukum; Tenaga kerja; Kepastian Hukum.
IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM PENGUATAN KARAKTER ANAK DI ERA GLOBALISASI Iqbal, Abi Satria; Sami’an Sami’an
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini mengandung arti bahwa tata kehidupan manusia Indonesia baik selaku individu maupun pribadi, selaku anggota masyarakat dan sebagai rakyat yang bermukin di negara Indonesia, harus mengacu kepada nilai yang terkandung didalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar perilaku manusia Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai keagamaan, nilai kebenaran, nilai kebaikan (sila I), nilai kemanusiaan (sila II), dan nilai keindahan dan keadilan hidup bermasyarakat (sila V). Didalam Pancasila juga terkandung nilai yang bersifat hakiki manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun selaku individu secara pribadi, individu sebagai anggota masyarakat dan individu sebagai warga negara. Pemikiran dapat didirikan sebagai suatu usaha untuk merenungkan secara seksama, serius untuk menggali ilmu pengetahuan dan nilai- nilai Pancasila yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan di era globalisasi, dan pada akhirnya diformulasikan dalam suatu konsep atau teori. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai Negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era Globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, peserta didik berusaha mengukir prestasi yang gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara.
Construction Dispute Resolution: Alternative Construction Dispute Resolution, Mediation, and Arbitration Taufik Hidayat; Sami’an Sami’an
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 3 (2025): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i3.6347

Abstract

Construction dispute resolution in Indonesia often faces challenges, such as lengthy processes and high litigation costs in court proceedings. Therefore, alternative dispute resolution methods, such as mediation and arbitration, have become appealing solutions. This study aims to analyze the effectiveness of resolving construction disputes through mediation and arbitration using a normative juridical method. The approach includes the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant case studies. The results show that mediation offers advantages such as a fast process, low cost, and the preservation of good relationships between parties. However, mediation outcomes are non-binding, making their effectiveness dependent on the willingness of parties to adhere to agreements. On the other hand, arbitration provides final and binding decisions with executive power, making it more suitable for complex and high-value disputes. Nevertheless, arbitration's relatively high costs and ambiguities in arbitration clauses within contracts often hinder its implementation. This study also identifies the need for further education for construction actors regarding the benefits of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms, strengthening the role of institutions such as the Indonesian National Arbitration Board (BANI), and drafting clearer arbitration clauses in construction contracts. With regulatory enhancements and increased awareness, mediation and arbitration can become more effective and efficient alternatives for resolving construction disputes in Indonesia.
Co-Authors Iqbal, Abi Satria Taufik Hidayat