Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civic Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Muhammad Irfan Hilmy
Brawijaya University
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi Muhammad Irfan Hilmy
Jurnal Civic Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v5i2.13080

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh berkembangnya gerakan populis di Dunia. Gerakan tersebut berdampak pada perumusan kebijakan yang diskriminatif di berbagai negara dan menciptakan disintegrasi nasional akibat propaganda nativisme yang disuarakan oleh kelompok populis. Analisis dilakukan terhadap kondisi beberapa negara demokrasi, terutama di Wilayah Asia dan Amerika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari buku serta artikel jurnal yang membahas mengenai demokrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan populisme erat kaitannya dengan kemunduran demokrasi dan disintegrasi suatu bangsa. Selain itu, gerakan populisme memperkuat paham nativisme yang membedakan antara kelompok masyarakat pribumi dengan masyarakat asing. Gerakan ini pun dianggap sebagai gerakan kontra demokrasi yang berdampak pada berjalannya proses demokrasi di suatu negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa penyebab kemunduran dalam demokrasi yang diakibatkan oleh berkembangnya gerakan populisme.
The Twin Tolerations Dan Demokrasi Di Indonesia Dalam Membangun Masyarakat Madani Muhammad Irfan Hilmy; Aafiyatika Syalendri Alqadri; Briantama Afiq Ashari
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17896

Abstract

Artikel ini membahas mengenai konsep twin tolerations untuk menengahi konflik horizontal (antar kelompok keagamaan) dan konflik vertikal (antara kelompok keagamaan dan negara) dalam kehidupan demokrasi di Indonesia serta usaha untuk mewujudkan masyarakat madani dengan menggunakan konsep twin tolerations. Masifnya konflik antar kelompok keagamaan dan kesenjangan yang terjadi antara kelompok keagamaan dan negara akan berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembentukan masyarakat madani pun akan terhambat akibat dari beragam konflik yang terjadi saat ini. Maka artikel ini akan menjelaskan mengenai twin tolerations sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik demokrasi di Indonesia dengan twin tolerations.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep twin tolerations dan demokrasi di Indonesia serta pembentukan masyarakat madani.Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah twin tolerations menempatkan agama dan negara pada posisi yang seimbang serta diharuskan bertoleransi antar dua institusi besar tersebut dengan penerapan batasan tertentu yang tidak dapat dicampuri antar kedua institusi.Konsep ini sangat tepat digunakan di Indonesia mengingat sering kali terjadi intervensi dari negara terhadap kelompok keagamaan maupun sebaliknya sehingga mengganggu iklim demokrasi yang baik dan akan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia Muhammad Irfan Hilmy; Trian Marfiansyah
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 1 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.595 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v4i1.4515

Abstract

This article aims to provide democratic ideas related to the Intertemporal Replacement process and to find out about its less democratic practices so far. The research method used in this article is a normative juridical research method, with a statutory, case and conceptual approach. The purpose of this discussion is to analyze a memory process which is more democratic and more appropriate for application in Indonesia and to identify recall practices in Indonesia. The result of this study is that the recall process given to political parties only makes the recall instrument a tool for political parties in controlling their members in the legislative body as well as to scare their members who are against the policies of political parties. Things like this certainly hinder the development of democracy in the institutional system in Indonesia. This is shown from several recall cases which only for reasons contrary to political parties then expel their members from membership in the legislature. To change this practice, in this study, an interim replacement mechanism with a referendum recall process was initiated to involve the people in the process of dismissing members of the legislature so as to maintain the interests of political parties to remain democratic and prevent interim replacements from being used as weapons to frighten legislators. With the recall of the referendum, the people will be fully involved in the recall process so that the process becomes more transparent and democratic.
Co-Authors Aafiyatika Syalendri Alqadri Briantama Afiq Ashari Trian Marfiansyah