Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Hendrikus Triwibawanto Gedeona
STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung
Humanities Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Denden Deni Hendri
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Firman Noer Alamsyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.62

Abstract

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, diantaranya adalah melalui Advocacy Policy. Salah satu wujud nyatanya berupa Gugatan Warga Negara yang memang baru belakangan dikenal di Indonesia. Sejauh ini efektifitas yang diperoleh masih beragam, namun khususnya di Kota Bandung, ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah setempat di dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan yang berpihak kepada pelayanan publik. Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk menyampaikan secara kasuistis namun tetap berpedoman pada teori yang ada dengan harapan semoga memberikan wawasan dan meningkatkan khasanah di dalam Studi Kebijakan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS PAGARSIH, IBRAHIM ADJIE DAN PADASUKA KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Detty Kurnia
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari prosentase kenaikan atau penurunan cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ,  karekteristik badan pelaksana, Kondisi sosial, politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semiterstruktrur dan telaah dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di  Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana secara optimal . Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal . Di lihat dari empat aspek tersebut  , diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.15

Abstract

Dengan adanya sistem politik yang demokratis dan adanya kesadaran akan semakin kompleksnya suatu urusan ataumasalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasitermasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Haltersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan danpengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yangmenekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan salingtergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalammengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang padahakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temupendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuanbersama.Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dandinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut beradapada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebutmemiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peranyang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensiyang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukandalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensiyang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalamKlinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).
ANALISIS MODEL ALTERNATIF INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA UNIT PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.54

Abstract

Kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik sudahmerupakan suatu keniscahyaan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pelayanan publik menjadi aktivitasyang bermanfaat untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan kepadamasyarakat oleh penyelenggara layanan, sekaligus sebagai langkah korektif untuk memperbaikiberbagai hal yang menjadi kekurangan yang ditemukan pada saat evaluasi. Mengindahkan bahwatindakan ini penting dan strategis maka harus dirumuskan sebuah model instrumen pengukuranyang tepat dan kontekstual untuk bisa melakukan upaya penilaian secara obyektif dan benar terhadapberbagai penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Firman Noer Alamsyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.62

Abstract

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, diantaranya adalah melalui Advocacy Policy. Salah satu wujud nyatanya berupa Gugatan Warga Negara yang memang baru belakangan dikenal di Indonesia. Sejauh ini efektifitas yang diperoleh masih beragam, namun khususnya di Kota Bandung, ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah setempat di dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan yang berpihak kepada pelayanan publik. Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk menyampaikan secara kasuistis namun tetap berpedoman pada teori yang ada dengan harapan semoga memberikan wawasan dan meningkatkan khasanah di dalam Studi Kebijakan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS PAGARSIH, IBRAHIM ADJIE DAN PADASUKA KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Detty Kurnia
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung dan hambatan yang dialami serta menganalisis output dari pelaksanaan BOK di puskesmas dilihat dari prosentase kenaikan atau penurunan cakupan SPM dan MDGs. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ,  karekteristik badan pelaksana, Kondisi sosial, politik & ekonomi dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasif, wawancara semiterstruktrur dan telaah dokumen, adapun teknik verifikasi data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik, member check dan klarifikasi bias. Untuk menganalisis data peneliti melakukannya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyusunan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di  Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terlaksana secara optimal . Dukungan dari aspek Sumber Daya (Resource), Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana belum optimal . Di lihat dari empat aspek tersebut  , diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yaitu sumber daya dan Komunikasi Antar Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Denden Deni Hendri
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
Co-Authors Denden Deni Hendri Detty Kurnia Firman Noer Alamsyah