Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Dinoroy Marganda Aritonang
STIA-Lemabaga Administrasi Negara Bandung
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.16

Abstract

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagidahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruhluas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernahmenjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena didugaterlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasanterhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasanmana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harussegera dicarikan penyelesaiannya
KONTESTASI OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI DI DAERAH Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.25

Abstract

Demokrasi selalu menjadi isu kajian yang menarik dalam bidang politik. Demokrasi seperti sudah menjadi konsepkunci dan utama jika berbicara mengenai praktik dan budaya politik. Selain itu, demokrasi dianggap sebagai salah satulandasan penting bagi lahirnya banyak konsep-konsep lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya termasuk dalamprospek penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi telah menjadi landasan untuk diterapkannya desentralisasi ataupenyerahan sebagian kekuasaan pengelolaan pemerintahan kepada daerah otonom. Daerah didorong untuk menjadi lebihmandiri dan sejahtera. Kewenangan untuk mengurus rumah tangga dan pemerintahan daerah secara luas diberikankepada pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dan luas untuk membawakesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain itu, dikaitkan dengan demokrasi maka desentralisasi menjadi saranapenting dan signifikan bagi masyarakat di daerah untuk terjun dalam pendidikan politik secara langsung atas prakarsadan kehendak masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang dapat dibangun dalam demokrasi di tingkat daerah dapat menjadilebih aktif dan intensif, baik dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah, penyusunan kebijakan di daerah, danpemilihan tokoh politik untuk memimpin daerah sebagai kepala daerah.
PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI Dinoroy Marganda Aritonang; Aminatun Aminatun
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.45

Abstract

Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu hal yang masih jarang diteliti, setidaknya dalam kontek penelitianadmininistrasi publik. Dalam tulisan ini, diuraikan secara sederhana bagaimana pengelolaan dana hibah yang diberikanoleh pemerintah daerah kepada posyandu yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini berbasis kualitatif dengansifat yang deskriptif. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mungkin merupakan persoalan yang hampirsama pada jenis-jenis dana hibah lainnya. Yang membuat menarik adalah bagaimana posyandu menggunakan danahibah yang amat sedikit dengan tujuan agar terjadi peningkatan strata bagi tiap posyandu. Oleh karena itu dalampenelitian ini disampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan dan kondisi nyata bagaimana pola pengelolaan danahibah tersebut.
Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.64

Abstract

Pemerintahan daerah dibentuk melalui kebijakan desentralisasi, dengan maksud dan tujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik dan keberadaan pemerintah dapat semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penyerahan sebagian urusan dan kewenangan pemeritahan telah diserahkan kepada daerah otonom agar dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan potensi dari daerah itu sendiri. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemda masih menyimpang dan masih begitu banyak persoalan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pejabat publik di daerah yang terjerat berbagai kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Salah satu pola pengawasan yang dianggap cukup efektif sebenarnya adalah pengawasan melekat dan fungsional. Namun pengawasan ini pun belum dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh sejumlah kelemahan.
Co-Authors Aminatun Aminatun