Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembinaan Manajemen Pedagang Sektor Informal dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 3 Volume VI, September 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Tumbuhnya sektor informal pada dekade pasca krisis ekonomi merupakan gejala positif dalam meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usahanya perlu adanya pembinaan manajemen bagi pedagang sektor informal. Permasalahan yang akan dibahas dalam tullsan ini adalah bagaimanakah pola pembinaan manajemen bagi para pedagang sektor informal dalarn rangka program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan yang merupakan instansi kedinasan yang bertanggung jawab telah melakukan pembinaan secara intensif berkaitan dengan aspek pemasaran, peningkatan kualitas produk, modal, dan pengelolaan usahanya. Pelaksanaandilakukan secera berkala dan terkait dengan spesifikasi bidang usaha yang akan dikembangkan. Hasil pembinaan manajemen menunjukkan adanya peningkatan kualitas produk, meluasnya pemasaran, menguatnya modal usaha, tata pelaporan keuangan yang lebih baik, dan meningkatnya jumlah pedagang yang membuka usaha baru. Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pedagang sektor informal dari pihak Dinas adalah fasilitas operasional dan SDM baik jumlah maupun tingkat pendidikan yang sesuai dengan kepentingan lapangan. Sedangkan pada pihak para pedagang antara lain tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah, kesesuaian waktu, antara usaha dan waktu pembinaan.

Dampak Komunikasi Massa terhadap Perubahan Pola Komunikasi Masyarakat Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume I, Agustus 2001
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Komunikasi merupakan sarana penyebarluasan berita pengetahuan, pikiran-pikiran, nilai-nilai dan sikap hidup, kepercayaan dan lain-lainnya. Cara penyebarluasan yang dilakukan dengan menggunakan media massa dan menjangkau khalayak yang tidak dapat diketahui jumlahnya disebut komunikasi massa. Adapun fungsi komunikasi adalah sebagai: fungsi edukasi, fungsi persuasi, fungsi penerangan, dan fungsi hiburan. Peranan komunikasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan, sedangkan peranan yang menimbulkan dampak negatif perlu upaya pemecahan yang didasarkan suatu penelitian yang serius, apakah dampak yang ditimbulkan tersebut secara langsung atau secara tidak langsung agar dapat memecahkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan yang diambil terhadap upaya pencegahan dampak negatif pola konsumtif masyarakat, biak materi maupun pelaksanaannya harus sinkron atau terkoordinasikan atara pelaku-pelaku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yakni pihak produsen, pemerintah, dan lembaga konsumen.

Implementasi Koordinasi dalam Program-Program Pembangunan di Tingkat Pemerintahan Desa Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Konsep dasar PPK adalah suatu program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses pada masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan nilai-nilai hak asasi masyarakan miskin dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Tulisan ini membahas secara kritis implementasi koordinasi program pembangunan desa/wilayah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Pelaksanaan koordinasi PPK di tingkat pemerintah desa pada umumnya telah berlangsung dengan cukup baik, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut dapat dicapai secara maksimal. Hal-hal yang mendukung koordinasi yang efektif di lapangan menunjukkan perlunya diterapkan komunikasi yang terbuka dan persuasif sehingga menimbulkan kesadaran dan kesepahaman tentang hak, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu diperlukan waktu dan intensitas sosialisasi PPK scara merata kepada masyarakat sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan sceara maksimal.

Pengembangan Etos Kerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume VII, Februari 2007
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi penting karena senantiasa berhubungan dengan kalayak masyarakat atau orang banyak dalam masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip nilai kerja yang berkembang dalam pelaksanaan pelayanan public, maka membawa implikasi terhadap penyiapan strategi yang tepat bagi peningkatan kualitas pelayanan public, untuk mengimbangi tuntutan perubahan-perubahan dalam era global yang bertumpu pada information technology (IT). Nilai kerja tidak serta merta melekat pada setiap orang, apalagi orang yang baru mulai kerja. Oleh karena itu, segenap atau beberapa nilai kerja perlu sekali diperkenalkan kepada semua pegawai dalam organisasi, dibina secara teratur, dan ditanamkan dalam diri mereka dengan langkah-Iangkah yang terencana melalui pendidikan dan latihan yang terstruktur. Adapun bentuk etos kerja yang sangat diperlukan antara lain: efisiensi, ketekunan, kerapian, sikap tepat waktu, kesederhanaan, kejujuran, rasionalitas dalam mengambil keputusan, kesediaan untuk berubah, kegesitan dalam mempergunakan setiap kesempatan, sikap bekerja secara energik/bersemangat, sikap bertumpu pada kekuatan sendiri, dan sikap memandang jauh kedepan dan sikap bekerjasama.

Kendala Kultural Pemberdayaan Wanita dalam Program Pembangunan Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume VI, Februari 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa wanita sebagai salah satu sumberdaya pembangunan perlu dilibatkan dalam proses itu; bahwa wanita perlu diberdayakan. Pemberdayaan atau empowerment merupakan bagian proses dan definisi pembangunan. Arah pemberdayaan meliputi peningkatan partisipasi oleh wanita dalam pemanfaatan proyek, pembuatan rancangan proyek dan pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek pembangunan.Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki di masa yang akan datang terdapat beberapa faktor penghambat pembangunan. Dari beberapa kendala yang muncul, kendala kultural sangat dominan. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan pada faktor wanita sebagai subyek pembangunan dan birokrasi sebagai pelaksana pembangunan yang selama ini berperan besar dalam menentukan seberapa besar wanita dilibatkan dalam proses pembangunan. Kelemahan-kelemahan birokrasi yang ditunjukkan oleh faktor budaya yang mekanistik perlu diganti lebih organisadaptif, sehingga dapat diciptakan budaya kerja yang baru yang lebih efisien, rasional, bersih dari penyimpangan dan tanggap terhadap kepentingan wanita untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan.Kata Kunci: kultur, pemberdayaan,pembangunan

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search