<![CDATA[Latar Belakang:Semakin majunya perkembangan teknologi informasi maka akses yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi juga seharusnya semakin mudah. Disisilain Pentingnya transparansi penyediaan informasi pada pelayanan sektor publik di Indonesia, hal ini didukung oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka diperlukan good govermance dengan cara membangun situs webnya masing-masing sehingga dapat memperkenalkan potensi sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.Tujuan:Penelitian ini menguji pengaruh persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, pendapatan per kapita, kekayaan daerah dan opini audit terhadap pengungkapan IFR.Metode Penelitian:Data yang digunakan untuk analisis adalah data keuangan daerah sekunder yang ditabulasikan dari beberapa sumber digital dengan jumlah sampel 66 daerah dari jumlah penduduk seluruh pemerintah daerah. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda dan dilengkapi dengan uji asumsi klasik.Hasil Penelitian:Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio persaingan politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR. Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR.Keterbatasan Penelitian:Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu dikembangkan untuk memberikan khasanah keilmuan yang lebih sempurna dan komprehensif. Ada beberapa factor yang diduga dapat mengakomodir lebih dalam memngaruhi penelitian ini lebih baik.Keaslian/Novetly Penelitian:Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan hasil fenomena informasi yang ada pada pemerintah daerah.]]>
