Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Pembangunan Kualitas Manusia dalam Perspektif Administrasi Publik Rosfiah Arsal
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 3 Volume VI, September 2006
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4912.286 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v6i3.3902

Abstract

Perubahan paradigma administrasi dan birokrasi menjadi lebih adaptif, partisipatif dan berorientasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan menyebabkan perubahan pada kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut meliputi pengembangan kualitasdimensi-dimensi kemanusiaan yang didukung oleh kemampuan lingkungan melalui revitalisasi flingsi legislatif dan partisipasi organisasi-organisasinon pemerintah.
REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KONTRAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM ERA OTONOMI DAERAH Rosfiah Arsal
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.609 KB)

Abstract

Sentralistic power have made of bureaucracy officials are fail to respond of economic and politics crisis because street-level bureaucrats not have authority and creativity to take in hand of economic and social problems. Paternalistic bureucracy and power concentrate on higher officials and social services concentrate on lower officials. Not drive and incentive for efficiency and responsive. Culture and competitive traditions not develop. Contract management is one of element in bureaucracy that regulate of relationship pattern between higher officials and lower officials. Relationship pattern between officials have not openness and rightness so that have potential to make corruption, collution and nepotism. Purposes of contract management models for increase of performances and neutralities of public servan with partnerships equity between higher officials and lower officials. Besides as of personnel admistration models so alternative model to increase of budgeting performance. If this model implemented, the first possible resistant is Governor, Regent and the other higher officials because they have big power for budgeting and personnel policy, second the officias that have not capacities and capabilities have visi and mission, to make programs because they have not competention, skill and knowledgeKata-kata kunci: Bureaucracy reform, partneship of equity, contract management
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga sebagai Pupuk Organik untuk Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Arsal, Rosfiah; Hasran, Hasran; Ashariana, Ashariana; Bachtiar, A; Harifudding, Harifudding; Rahman, Rahman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6314

Abstract

Meningkatnya volume limbah rumah tangga organik dan ketergantungan terhadap pupuk kimia menjadi tantangan lingkungan dan pertanian di wilayah pedesaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada warga Desa Bonto Bunga dalam mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk organik padat dan cair menggunakan metode sederhana dan teknologi tepat guna. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan langsung, diskusi partisipatif, dan evaluasi perilaku warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku dalam mengelola limbah, serta mulai diterapkannya praktik pembuatan pupuk organik dari ampas kelapa, ampas kopi, kulit pisang, dan cangkang telur. Kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan kesuburan tanah, pertumbuhan tanaman, dan pengurangan penggunaan pupuk kimia. Simpulan: bimbingan teknis terbukti efektif mendorong kemandirian warga dalam pengelolaan limbah dan mendukung ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan.