Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Constitutionale Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Wilma Silalahi
Mahkamah Konstitusi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective Wilma Silalahi
Constitutionale Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.618 KB) | DOI: 10.25041/constitutionale.v2i1.2255

Abstract

The crime of terrorism is an extraordinary crime against humanity, including a “serious crime” whose number of actions has increased. It requires handling with exceptional measures and "serious measures" with still respecting human values. Thus, what becomes an interesting problem in this research is how to involve the Indonesian National Army in handling acts of terrorism from a legal perspective. This research uses a normative doctrinal method. The Indonesian National Army's involvement in managing acts of terrorism and supported by the prevailing laws and regulations provides a greater sense of security and legal certainty for the community. Also, this research intends to examine that the involvement of the Indonesian National Army in handling acts of terrorism is by applicable regulations. The handling of criminal acts of terrorism requires a juridical basis to create a sense of security and justice. Thus, the Indonesian National Army must maintain the Unitary State of the Republic of Indonesia's territorial integrity and uphold state sovereignty. Therefore, the involvement of the Indonesian National Army in the context of handling acts of terrorism is an aid to the PolicePolice in defending the independence of the state, maintaining the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and protecting the entire nation and all spilled Indonesian blood based on Pancasila and the 1945 Constitution. The involvement of the Indonesian National Army in eradicating acts of terrorism is part of the support for the National Police, in the context of carrying out law enforcement operations that are not Military Operations Apart from War, unless they develop into acts of terrorism that threaten the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia or extraordinary circumstances occurs. This is in line with the Indonesian National Army's unique nature (lex specialis) in carrying out its duties.
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS Wilma Silalahi
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 2 No 1 (2020): Menakar Problematika Pilkada 2020
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.961 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v2i1.230

Abstract

Dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, selain peserta pemilu, penyelenggara pemilu, lembaga penyelesaian sengketa pemilu, juga sangat dibutuhkan dukungan pengawasan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perlu dikaji apakah dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan lembaga pengawas pemilu yang independen seperti yang dikenal selama ini yaitu Bawaslu atau cukup seperti negara-negara demokratis lainnya yang cukup dilaksanakan oleh peserta pemilu dan kelompokkelompok masyarakat atau yang dikenal dengan pemantau pemilu? Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivisme, bahwa harus jelas pengawasan pemilu siapa yangmelaksanakan untuk memberikan rasa kepastian dan keadilan dalam pemilu. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal.
DISCLOSURE PELAKSANAAN PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU YANG BERKEADILAN Wilma Silalahi
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 3 No 2 (2021): Electoral Justice Pada Pemilu 2024
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.847 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v3i2.258

Abstract

Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang dilaksanakan secara demokratis. Kedaulatan rakyat yang demokratis ini dilaksanakan melalui pemilu. Sehingga, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Sehingga, gunamemperbaiki kualitas pemilu perlu dilakukan pendekatan dari perspektif electoral justice. Dengan demikian, yang menjadipermasalahan menarik dalam tulisan ini adalahbagaimana disclosure pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasilpemilu yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, dengan metode analisis normatif.Dalam pelaksanaan pemilu, harus dilaksanakan secara demokratis, bebas, dan adil. Sehingga, dalam setiap pelaksanaan pemilu perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Selanjutnya, konsep ideal penyelesaian pemilu adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara berintegritas. Pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapandilakukan secara terbuka dengan men-disclosure proses dan penetapannya. Disclosure pelaksanaan pemilu demi terwujudnyapenerimaan hasil pemilu yang berkeadilan perlu dilakukan dengan cara membangun budaya hukum baru berupa penerimaanhasil pemilu secara berintegritas dan bermartabat, berdasarkan prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat, sesuai dengan cita-cita demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD1945.
Co-Authors