Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Urgensi Digitalisasi di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Legal Outreach on the Urgency of Digitalization in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat Regency) davega, adeb; Meri Yarni; Nova Bela Dhyta; Ana Ramadhona
Journal Of Rural Community Development Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No. 2 (2024) : Oktober 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v1i2.14

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian mengenai Urgensi Digitalisisasi bagi Pemerintah Desa. Target sasaran pada pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta mencari solusi dalam permasalahan yang mungkin muncul. Harapannya, penyuluhan hukum ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki dengan lebih efisien, efektif dan transparan. Sehingga tiga komponen utama yaitu wilayah desa, masyarakat desa, dan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan pemahaman akan pentingnya digitalisasi oleh pemerintah desa, maka kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun akan meningkat.
Implementation of Assimilation in the Progressive Law Perspective: Toward a Humane and Beneficial Society Hamdan, Riko; Helmi; Meri Yarni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6314

Abstract

The overcapacity of correctional institutions in Indonesia has led to various complex humanitarian, legal and social problems. One of the solutions pursued by the government is the assimilation policy, which aims to reduce the capacity burden while encouraging the social reintegration of prisoners. However, the implementation of this policy is often trapped in a legalistic-formal approach that ignores aspects of substantive justice. This article examines the implementation of the assimilation policy in the perspective of progressive law, which places law as a means of social transformation, not merely a normative rule. Through normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches, this article finds that the progressive legal approach plays an important role in encouraging assimilation policies that are more humanist, inclusive, and just. Progressive law emphasizes the importance of rehabilitation, community participation, and protection of prisoners' rights as part of the development process. In addition, concrete support is needed in the form of job training programs, psychosocial assistance, and fair and transparent supervision. By emphasizing the principles of justice, humanity and social benefit, the implementation of progressive law-based assimilation can reduce stigma against prisoners and create a more dignified correctional system. The results show that the success of the assimilation policy is greatly influenced by the synergy between an adaptive legal approach and strong social participation. In conclusion, progressive law can be an effective foundation for reforming correctional policies to be more oriented towards recovery, not just punishment