<![CDATA[Pembangunan infra struktur yang diperuntukkan bagi sektor property, perindustrian, perdagangan, fasilitas sosial dan pendidikan di wilayah sub-urban terjadi secara cepat hampir di seluruh wilayah Jawa Timur, yang dianggap sebagai salah satu propinsi yang memiliki tingkat perkembangan ekonoi yang pesat. Implikasi yang terjadi bahwa lahan pertanian menjadi semakin terdesak kurang lebih 100 hektar pertahun beralih fungsi menjadi non pertanian. Implikasi berikutnya adalah semakin berkurangnya persediaan pangan, gizi dan bahan baku industri pertanian serta produk-produk pertanian yang menjadi unggulan Indonesia. Ditengah cepatnya pembangunan infra struktur usaha pertanian di perkotaan (urban farming) menunjukkan potensi yang semakin berkembang (walaupun lamban) seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Sugiharso (2014) menyebutkan bahwa pada saat ini terdapat 2000 hektar lahan di wilayah Surabaya bagian Barat yang dikuasai pengembang raksasa yang beberapa hektar diantaranya dipinjamkan untuk usaha pertanian. Pemerintah daerah setempat telah mendorong dan mendukung pengembangan urban farming kepada petani setempat yang tinggal 624 dari 11.568 kk, dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersisa yaitu sekitar 400 ha; serta lahan pekarangan (Risma,2017) karena hasil dari pertanian kota mampu menyediakan kebutuhan bahan pangan lokal serta pendapatan yang memadai bagi petani. Perusahaan pengembang yang berperan besar pada proses alih fungsi lahan yang cukup luas serta mendapatkan benefit yang sangat besar, sudah selayaknya untuk berperan utama dalam upaya meningkatkan sumber daya pertanian dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR ini dapat berkontribusi besar terhadap program peningkatan pengetahuan dan teknologi pertanian (agro eco-technology). Teknologi pertanian yang terintegrasi dari tiga komponen penting yaitu pertanian organik, pertanian konservasi dan pertanian efisien (Nuffil,2017).]]>
