Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit (JAKA)
Robin Tibuludji
Politeknik Negeri Kupang
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENATAAN AREA SLUM PEDAGANG IKAN BASAH PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI OBJEK WISATA PESISIR DAN KULINER KOTA KUPANG Robin Tibuludji; Jasinta Dessy Tapatfeto; Rosdiana Matta
Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Vol. 5 No. 02 (2018): JURNAL AKUNTANSI (JA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG
Publisher : PROGRAM STUDI AKUNTANSI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasir Panjang beach area along the front of Aston Hotel in the last dozen year has been covered by emergency and slum wet fish seller stalls. Coastal areas becoming waste disposal and fish-cut waste. Seeing the conditions and developments, it is necessary to rearrange the region. The research method is an environmental assessment using SWOT analysis, economic development, and spatial analysis. The ultimate goal of this research is to restore Pasir Panjang beach as a comfortable recreational environment for the community, as object of coastal and culinary tourism in Kupang city, as well as improving economy and quality of wet fish traders and local people. The results showed that the quality of life of the coastal community of Kelapa Lima has begun to improve according to 7 (seven) indicators of Organization of Economic and Culture Development (OECD); coastal communities have not been too aware of the importance of maintaining environmental quality; the government needs to provide a special space for various socioeconomic activities of the population including the need for open sight view; policy development of socio-economic and environmental structure had to put into a Master-plan.
ANALISIS POTENSI PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Robin Tibuludji
JAKA - Jurnal Jurusan Akuntasi Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : P3M- Politeknik Negeri Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya pengadaan proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien karena tidak mengikuti Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Akibatnya banyak alat yang tidak bisa dipakai, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30~40 persen dari seharusnya, disebabkan tidak sesuai atau lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis.Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2014, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dengan tugas monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.Salah satu penyebab korupsi adalah lelang yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas ke masyarakat. Bermacam-macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi. Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya mark-up dan korupsi.Karena itu KPK mendorong penerapan e-Announcement sebagai tahap awal dari e-Procurement yaitu mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di website pengadaan nasional yang dapat diakses secara online melalui internet. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum.
Co-Authors Jasinta Dessy Tapatfeto Rosdiana Matta