Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Journal of Islamic Economics and Business Zona Law And Public Administration Indonesia Contemporary Society and Politics Journal International Journal of Business and Quality Research Khazanah Hukum
Abdulah Safe’i
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis Abdulah Safe’i
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.746 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i1.4850

Abstract

 AbstrakTema ini diangkat berdasarkan fakta sejarah bahwa pengertian ijtihad telah mengalami pergeseran makna. ijtihad pada periode awal diidentikkan dengan ra’yu, yang berarti pertimbangan dan pendapat seorang ahli. Pada masa tabi’in dan era  imam madzhab [abad ke-2 H – pertengahan abad ke-4 H], ijtihad identik dengan al-ra'yu  dan  qiyas.  Dalam perkembangan berikutnya, ra’yu muncul dalam bentuk lain yang dikenal dengan istihsan. Selanjutnya sesudah periode imam madzhab sampai sekarang, ijtihad didefinisikan sebagai upaya menetapkan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan cara mengeluarkan secara maksimal segala kemampuan yang dimilikinya.  Definisi di atas secara ekstrim menjadikan institusi ijtihad sebagai sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh siapa saja. Sehingga hasil ijtihad pada masa kini dikesani kurang bermutu dibandingkan dengan produk ijtihad pada masa sebelumnya. Bahkan sejak abad ke-IV H hingga  kini para ulama kurang berani  menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikutnya sebagai mujtahid muthlaq/mustaqil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat ijtihad yang ditentukan sulit untuk dipenuhi sekarang ini. Oleh karena itu upaya redefinisi ijtihad menjadi penting agar semangat ijtihad di kalangan ahli hukum Islam terus berkobar dan masa depan hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan zamannya. Tentunya dengan pengertian ijtihad yang bisa memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukannya, tidak dengan berbagai persyaratan yang sulit dijangkau, begitu juga dengan pengertian taklid.Kata Kunci: Mujtahid, Mukallid, Ijtihad
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 HURUF I UU NO. 3/2006 TENTANG BIDANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA Abdulah Safe’i; Muhamad Kholid
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5163

Abstract

ABSTRAKPasal 49 huruf I UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru bagi PA sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 telah memasuki tahun ke-10, setidaknya sampai tahun 2014 hanya terdapat 6 perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui PA. Diantaranya diselesaikan PA Cimahi dengan Nomor Perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Primkoppol Polres Cimahi sebagai Tergugat I. Perkara tersebut telah memiliki putusan inkracht. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,  kendala-kendala yang dihadapi, dan usaha yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriftif-analitis. Termyata pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Cimahi Nomor Perkara 3410/Pdt.G/2014/PA Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung selaku Penggugat dengan Primkoppol Polres Cimahi sebagai Tergugat I yang telah memiliki putusan inkracht. Hukum formil yang digunakan masih menggunakan HIR/RBg dan peraturan terkait lainnya dengan hukum materilnya diantaranya KHES. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya hukum formil sengketa ekonomi syariah dan belum adanya hukum materil yang aplikatif.
PENGARUH SISTEM KARTEL DALAM SISTEM PERDAGANGAN DI INDONESIA Abdulah Safe’i; Jalaluddin Jalaluddin
Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 3, No 2 (2021): AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/aksy.v3i2.14049

Abstract

Artikel ini berangkat dari fenomena banyaknya sistem kerjasama antar pengusaha yang secara sistemik mengatur dan menjalankan berbagai strategi demi tujuan dan keuntungan yang ditetapkan sedemikin rupa. Salah satu sistem kerjasama dimaksud adalah Kartel. Pada hampir setiap kegiatan ekonomi pangan, peluang terjadinya fenomena kartel selalu muncul. Selain karena kecenderungan perburuan rente di kalangan pelaku ekonomi yang tumbuh subur, fenomena kartel juga muncul karena lemahnya struktur penegakan aturan main, lemahnya pengawasan dan buruknya kualitas kebijakan ekonomi pemerintah secara umum.  Bila dilihat dari cara memperoleh keuntungan, kartel pada dasarnya sama dengan praktek monopoli yang dilarang karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut mengacu adanya kerja sama antara perusahaan yang sejenis yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Kata Kunci: kartel, monopoli, konsumen, kebijakan ekonomi.
Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial Alex Kusmardani; Abdulah Syafe'i; Usep Saifulah; Nurrohman Syarif
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 3 No 3 (2022): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian. Penelitian ini adalah penelitian pustaka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurisid normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif interdisipliner. Hasil Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan faktor penyebab perceraian adalah Ekonomi, Nusyuz dan Kekerasan Rumah Tangga, Ketidak setiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidak cocokan dalam Membangun Keluarga, Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus, Perceraian Komunitas, Murtad, Perbedaan Agama dan Idiologi
PREFERENCE OF INDONESIAN MUSLIMS INVESTMENT Abdulah Safe'i; Vemy Suci Asih
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.63 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v6i2.9297

Abstract

This study aims to determine the preferences of the Indonesian Muslim community in choosing investments. The object of this research is the preference of Muslims in selecting investments. The method used in this research is descriptive quantitative, with the analysis method being conjoint analysis. Research data is primary data obtained through questionnaires with random sampling. Respondents in the study amounted to 87 Muslim communities in Indonesia. The results of this study indicate that the investment preference of the Indonesian Muslim community is in Islamic institutions. They are not interested in investments managed by conventional institutions. In addition, the results of this study show that the preferences of Indonesian Muslim communities in choosing the type of investment are interested in saving, then investing in gold. People are not interested in investment deposits, mutual funds, and shares.
Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation Alex Kusmardani; Usep Saepulloh; Nurrohman Nurrohman; Aah Tsamratul Fuadah; Abdulah Syafi'i
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 2 No. 4 (2022)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.143 KB) | DOI: 10.35877/454RI.daengku1102

Abstract

The essence of marriage is a commitment with careful planning for prosperity in reviving the earth through good offspring in a beneficial marriage. This research is library research. The type of research used is qualitative research and the type of research is descriptive analytic research. The problem approach used is a philosophical, sociological, psychological, medical, juridical approach. The results of the study show that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family, a happy and eternal household based on the Almighty God. The principles of marriage are, the principle of Muasharah bi al-Ma'ruf, the principle of choosing a partner, the principle of equality, problems in the family, economic problems, family and social interventions, the problem of differences in building a family
Legal Review of The Judge’s Dissenting Opinion Regarding the Age Limit for Presidential Candidates and Vice-Presidential Candidates in Constitutional Court Decision Number 90/Puu-XXI/2023 Safe’i, Abdulah; Pahlevi Dalimunthe, Reza; Dinul Faqih, Moch.; Nisa Syafithri, Firda
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 1 No. 5 (2024): MARET 2024
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitutional Court has handed down a decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates on October 16, 2023, namely decision Number 90/PUU/XII/2023. This decision will take effect in 2024 and has permanent legal force so that its implementation will have an impact on all Indonesian citizens, including Gibran Rakabuming Raka, who are under 40 years old and can nominate as presidential/vice presidential candidates. This gave rise to pros and cons among academics and society because the chairman of the Constitutional Court at that time was Anwar Usman, who is the family of Gibran Rakabuming Raka. However, in the Constitutional Court's decision there were differences of opinion or dissenting opinions among the judges handling the case. This research aims to find out how the judge's dissenting opinion occurred in the decision and what the legal consequences of the decision will be after it has permanent legal force if it contains formal defects or violations of the judge's code of ethics because it contains an element of interest. The method used in this research is normative juridical using a case approach and a statutory approach. The results of this research are that dissenting opinions can be an alternative correction for errors in court decision making. The majority vote of judges is considered fair if the decision is clear, but this does not necessarily mean that the decision is completely correct. The legal consequences of the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 remain final and have permanent legal force, even though the process that occurs during the trial process in a case at the Constitutional Court, whether there are defects or violations of the code of ethics, does not affect the decision that has been determined because it is absolute or inkrah. And the violation of the judge's code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates does not affect the validity of the decision, which means the decision is final, must continue to be implemented in accordance with existing provisions
Comparative Analysis Of Income From Online And Offline Buying And Selling Business In The Perspective Of Shariah Economics (Case Study At CV. Global best LS) Ahmad Dairobi; Abdulah Safe’i; Suhendi
International Journal of Business and Quality Research Vol. 3 No. 02 (2025): April - June, International Journal of Business and Quality Research (IJBQR)
Publisher : Citakonsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijbqr.v3i02.1690

Abstract

The development of information technology, especially the internet, has driven a significant transformation in buying and selling activities. Business actors now do not only rely on physical stores (offline), but also utilize digital media to promote and sell products online. This change has an impact on the structure of business income, including at CV. Global Best LS which implements both models. Differences in terms of market reach, patterns of interaction with consumers, and cost efficiency between online and offline methods raise questions about the extent to which each is effective in increasing income. Based on this, this study aims to examine in more depth the comparison of online and offline business income within the framework of sharia economics. The purpose of this study is to analyze the comparison of income between online and offline buying and selling businesses at CV. Global Best LS, identify the factors that influence these differences, and evaluate the level of application of sharia economic principles in the two business models. This study is based on sharia economic theory, especially in the context of buying and selling (al-bai'), which emphasizes the principles of honesty, justice, and blessings in every transaction. In addition, this study also refers to the approach of consumer behavior theory and marketing strategies in digital business to support comparative analysis of business income between online and offline buying and selling models. The method used is descriptive qualitative research, with a case study approach at CV. Global Best LS. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed narratively to obtain a factual picture of the income from the two buying and selling methods run. The results of the study show that online buying and selling businesses generate higher income compared to offline businesses, due to wider market reach, operational efficiency, and digitalization trends. Meanwhile, offline businesses have the advantage of building consumer trust through direct interaction, although constrained by high operational costs. Both of these buying and selling methods have implemented the principles of Islamic economics in general, although improvements are still needed in terms of financial recording and transaction transparency.
Political Transformation of Islamic Law in the Context of National Family Law: Between Idealism and Reality Hopipah, Eva Nur; Safe'i, Abdulah; Astarudin, Tatang
Contemporary Society and Politics Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Contemporary Society and Politics Journal (CSPJ)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/cspj.v2i2.3410

Abstract

The era continues to move dynamically, whether towards positive change or the opposite, making transformation inevitable. In this process, numerous political processes occur, especially in the transformation of Islamic law within the current national family law as manifested in Marriage Law Number 1 of 1974 and other legislations. It needs to be comprehensively understood regarding the transformation process from classical/conventional Islamic law to the emergence of ijtihad (ijma'), giving birth to the Compilation of Islamic Law (KHI). There is a contradiction between idealism and the reality that occurs in the transformation of Islamic law. This research addresses essential questions about how the political process occurs in the transformation to legislation. The method used in this study is literature review with primary sources being books or articles related to Islamic law, political aspects of Islamic family law, transformation and reform of Islamic law, contemporary family law, and other relevant sources as secondary sources. The results of this research prove that there are crucial points in the transformation of Islamic law into national family law related to marriage, divorce, inheritance, and endowment, which still require further integration to review the realities that occur in the field.
The Development of Accounting Clinics at Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKI) in Indonesia Setiawan, Iwan; Safei, Abdulah; Gojali, Dudang; Nurhaeti, Nurhaeti; Kusumadewi, Rahayu
Journal of Islamic Economics and Business Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jieb.v5i2.52730

Abstract

This study aims to analyze the development of accounting clinics at Islamic religious universities (PTKI) in Indonesia. Researchers use descriptive analytic techniques in conjunction with qualitative approaches to produce a comprehensive picture. Research data sources are primary data sources and successful data. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data display, conclusion drawing. The results showed that the operational mechanism of the Accounting Clinic at Islamic Religious Universities (PTKI) consisted of manual and computer practice guided by lab lecturers. for this reason, the clinic collaborates with several partners, namely the Public Accounting Firm (KAP), the ministry, the local government, and several private companies. The accounting clinic aims to provide students with an understanding of the application of accounting concepts in real-world business practices. In order to work and carry out the function of accounting technician services professionally, the workforce involved in this field must have a competency base of national and international standards. This can be achieved through education, training, and experience in order to improve the competence of accounting technicians which includes knowledge, skills, and attitude. This research has implications for all PTKIN that have accounting study programs to maximize accounting clicks so that they can produce quality graduates so that they are ready to enter the world of work.
Co-Authors Aah Tsamratul Fuadah Ahmad Dairobi Alex Kusmardani Alex Kusmardani Astarudin, Tatang Dalimunthe, Reza Pahlevi Dinul Faqih, Moch. Elly Marlina, Elly Evi Sopiah Evi Sopiah Evi Sopiah, Evi Gojali, Dudang Heris Suhendar, Heris Hopipah, Eva Nur Iwan Setiawan Jalaluddin Jalaluddin Muhamad Kholid, Muhamad Nisa Syafithri, Firda Nurhaeti, Nurhaeti Nurrohman Nurrohman Nurrohman Syarif Rahayu Kusumadewi Sabila Syifa Noorazlina Suhendi Usep Saepulloh Usep Saifulah Vemy Suci Asih