Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik (JISOSEPOL)
Ufran
Universitas Mataram
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif Ufran
Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v19i2.115

Abstract

The Failure to enforce law and justice will be one of the factors of social dis-integration. If it is responded well and systematically it will be a threat to a country's failure. These initial symptoms can be seen from the emergence of various vigilante acts. The empty spaces filled with violence are caused by the vacuum of law. The law fails to do its job to solve social problems that arise. The explanation in this paper seeks to analyze the root problem of the failure of law enforcement in Indonesia seen in the perspective of the legal system by Friedman. To analyze the solution, the perspective used is an analysis of the style of progressive law as stated by Satjipto Rahardjo. The use of these two perspectives is expected to be able to describe well the real fundamental problem in our current law enforcement
Resiko Terjadinya Kejahatan Transnasional Pencucian Uang dalam Kebijakan Carbon Trading: Cindy Dewu*, Saskia Nina Sartori, Ufran Cindy Dewu; Saskia Nina Sartori; Ufran
JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Edisi Januari-Juni 2024
Publisher : Samudra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61787/k4c1kb30

Abstract

This research aims to determine and analyze the risk of transnational money laundering crimes in carbon trading policies. Carbon trading is intended to overcome environmental damage, but it can raise the risk of fraud in the field of carbon trading. Apart from the risk of fraud, carbon trading is also vulnerable to money laundering, namely where funds obtained legally and illegally are used to buy turbines and solar panels in developing countries where supervision is weak, as well as problems with the auditors employed. Even the auditors employed to commit this crime often involve auditors from third parties. Even though OJK regulations already exist, these regulations are still inadequate. So there is a blurring of norms in carbon trading
Keamanan Siber Sebagai Bagian Dari Due Process of Law Dalam Penegakan Hukum Pidana Ahwan; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.432

Abstract

Digitalisasi penegakan hukum pidana telah menjadikan data pribadi dan bukti digital sebagai fondasi utama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ponsel, metadata komunikasi, rekaman elektronik, serta basis data perkara kini berfungsi sebagai “bahan bakar” proses pidana modern. Namun, kerangka hukum acara dan praktik penegakan hukum masih kerap memposisikan keamanan siber sebagai urusan administratif atau teknis, bukan sebagai bagian dari jaminan prosedural. Akibatnya, kebocoran, manipulasi, dan penyalahgunaan data berpotensi menggerus hak privasi, merusak integritas pembuktian, melemahkan prinsip fair trial, serta memicu reviktimisasi korban. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditopang kajian perbandingan dan kebijakan internasional. Artikel ini berargumen bahwa keamanan siber merupakan prasyarat esensial due process of law dalam penegakan hukum pidana berbasis data. Pemenuhan due process tidak cukup dinilai dari legalitas pengumpulan data, tetapi harus mencakup tata kelola keamanan sepanjang siklus hidup data dan bukti digital. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan parameter operasional due process digital yang menekankan akuntabilitas, auditabilitas, pembatasan akses, perlindungan korban dan saksi, serta mekanisme pemulihan yang efektif.
Co-Authors Ahwan Cindy Dewu Saskia Nina Sartori