Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JAPHTN-HAN
Sulistyowati
Fakultas Hukum, Universitas Nasional
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code Sulistyowati Sulistyowati; Umar Ma’ruf; Deva Rita
Jurnal Akta Vol 9, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i2.22761

Abstract

In general, Notaries are regulated in Act No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary and Act No. 2 of 2014 concerning amendments to Act No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary. A notary, in this case, may also double as a Land Deed Making Officer. The research used normative juridical methods with descriptive analytics. Prioritizing secondary data, namely literature studies, verdicts, books, and others, as the primary data. Indonesia, as a country of law, of course, everything has been regulated by regulations. This applies to all sectors and professions in Indonesia, including notarial matters. The Notary Profession is a legal profession that is entirely in demand. The position of a Notary is considered a noble profession, but there are still notaries who make mistakes or are negligent in carrying out their positions. Therefore, an institution is required that carries out supervision of a Notary. The institution is now known as the Honorary Assembly of Notaries. However, the existence of the Notary Honorary Assembly has not entirely caused trust in the community because it is still considered to cover up the mistakes of notaries who have harmed the community in carrying out their duties. The recruitment process that has not been transparent and involves the public may be one of the causes of the lack of such trust. So, in this case, the Notary Honorary Assembly must update its recruitment pattern.
Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Sulistyowati
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.27 KB) | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.12

Abstract

Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang menjadi salah satu sarana untuk melakukan koreksi atas putusan pemerintah yang terkait atau tercakup dalam tata usaha negara atau administrasi negara. Proses pengujian terhadap kebijakan melalui lembaga peradilan seperti tata usaha negara mempunyai tahapan, pertama tahapan awal yaitu pendahuluan terdiri dari administrasi, proses dismissal, dan pemeriksaan persiapan. Setelah proses tersebut kemudian persidangan . Pada dasarnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat untuk diajukannya mengadili sengketa terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Namun yang sering terjadi adalah proses dalam peradilan tata usaha negara tidak dilakukan dengan maksimal. Sehingga yang harusnya proses itu bisa dijalankan dengan efektif justru berkepanjangan sehingga pada akhirnya mencederai proses asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk lebih memperjelas hal tersebut maka diambil contoh putusan yaitu nomor perkara 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Dalam putusan tersebut tergambar yang disengketakan terkait dengan obyek sengketa yang pada dasarnya tidak pernah ada. Tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, sehingga perkara disidangkan sampai putusan akhir. Terlebih lagi dalam putusan tersebut juga tidak dibahas sama sekali mengenai eksepsi error in objecto yang diajukan salah satu pihak yang berperkara. Kesimpulannya, terjadi disfungsional terhadap proses dismissal sehingga pada akhirnya mengabaikan ketiadaan objek sengketa tersebut.
Co-Authors Deva Rita Umar Ma’ruf