Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik
Candradewini Candradewini
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG Dian Rosa Sunaryo; Candradewini Candradewini; Ria Arifianti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34716

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Terbitnya Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tentunya menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Adanya Pandemi  Covid-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program gizi terkait stunting di Kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik badan Pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian, diambil kesimpulan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19. The study discusses about the implementation of policies for acceleration of stunting prevention and control in Bandung Regency. The issuance of Bandung Regents’ Rules No. 74 of 2019 about the Acceleration of Stunting Prevention and Control surely becomes a convergence stage in activities related to stunting prevention. Covid-19 Pandemic has a significant influence on nutrition program related to stunting in Bandung Regency. The study used the theory of Van Meter and Van Horn stating that there are six indicators. Those are policy standard and target, resource, communication, characteristics of implementing agency, the socio-economic and political environment, as well the attitude of the implementer. The method used was qualitative and descriptive. The data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary data through interview and observation in the form of activity report. In addition, the study used purposive sampling technique to determine the informants. It can be concluded from the study that the acceleration of stunting prevention and control do not succed in recuding stunting cases at Bandung Regency, although  stunting prevention and control activities have been carried out both sensitive and specific nutrition interventions due to the Covid-19 Pandemic.
IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG Dindin Hikmat Wahidin; Candradewini Candradewini; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34709

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seringkali diterima, terutama dari para perangkat desa setiap kali akan Pemilihan Kepala Desa terjadi kekhawatiran, apakah bila kepala Desa berganti maka para perangkat desa pun akan secara masif diganti sesuai keingina Kepala Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Grindle (1980) yang menyebutkan ada dua indikator yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait Peraturan Menteri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa, masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi. This research is about the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung Bandung District, Complaints from various groups regarding the appointment and dismissal of village officials are often received, especially from village officials every time the Pilkades is held there is concern, whether if the Village Head changes then the village officials will massively replaced according to the wishes of the Village Head. In this study, the author uses Grindle's theory which states that there are two indicators. The method used in this study is a qualitative and descriptive research method and tends to use an inductive analytical approach. In it, the author tries to find an understanding of the object through qualitative methods.. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung District, Bandung Regency has been implemented. However, in its implementation it has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced such as lack of understanding from village officials regarding Ministerial Regulations and lack of community participation in determining village officials, there are still personal interests and reciprocation.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS PENANGGULANGAN COVID19 DI PUSKESMAS MAJALAYA) TAHUN 2021 Candra Sopiana; Ria Arifianti; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34747

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Bandung  (studi kasus  penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya). Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Penanggulangan Penyakit. Kebijakan ini merupakan kebijakan substantive untuk menyelesaikan masalah public yang mendasar yaitu penanggulangan penyakit yang mana saat ini yang menjadi tantangan dan menjadi masalah public dibidang kesehatan yaitu upaya penanggulangan Covid19 termasuk di Kabupaten Bandung.Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian menggunakan informan sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Metter Van Horn yang tediri dari diimensi : ukuran/sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan Covid19 di Puskemas Majalaya sudah diimplementasikan oleh seluruh actor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi dari Van Meter dan Horn (1975) ditemukan kendala kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu fasilitas dan sarana prasarana dalam penangulangan Covid19 perlu dipenuhi secara berkesinambungan dan variabel sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dalam implementasi kebijakan. This research is entitled Implementation of Disease Preventions Policies in Bandung Regency (a case study of Covid19 prevention at Majalaya Health Center). This research is motivated by the author's interest in the implementation of the Bandung Regency Regional Regulation Number 19 of 2026 Concerning Disease Management. This policy is a substantive policy to solve a basic public problem, namely the prevention of disease. Which is currently a challenge and a public problem in the health sector is the effort to overcome Covid19, including in Bandung Regency. The trend of Covid-19 cases and deaths due to Covid-19 in Bandung Regency is still high. In this study used qualitative research methods. The sources of data in this study are legislation, literature, notes, documents, and articles. This research is a descriptive study in this study used informants as a source of research data. Purposive sampling technique is used to determine research informants and in its development is carried out by snowball samplin until complete data and information are obtained. This study uses the Van Metter Van Horn implementation model theory which consists of the following dimensions: Policy Standards and Objectives, the resources and incentives made available, the disposition or response of the implementers, The quality of inter-organizational relationships, The Characteristics of the Implementing Agencies and social, political and economic environment. The researcher concludes that the Covid19 response policy at the Majalaya Health Center has been implemented by all implementing actors, but judging from the variables that affect the implementation of Van Meter and Horn (1975) there are obstacles in meeting these variables that influence the performance of policy implementation. namely the facilities and infrastructure in dealing with Covid19 that need to be fulfilled on an ongoing basis and the socio-economic variables of the community that affect compliance in policy implementation.
IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG Awang Setiawan; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34740

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian.  This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city of Bandung. Based on the results of this study, the implementation of licensing services at the Bandung City Investment Office and One Stop Integrated Service through the Gampil program has been carried out well but still needs improvements, especially in the communication process, outreach to the community and Human Resources at the Investment and Integrated Services Office. Doors (DPMPTSP). The researchers found this based on the results of the study seen from communication, resources, disposition and bureaucratic structure which were the measurements in the study
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 Rusli Baijuri; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34710

Abstract

Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu  ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik  dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya,  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.
Co-Authors Awang Setiawan Candra Sopiana Dian Rosa Sunaryo Dindin Hikmat Wahidin Mas Halimah Mohammad Benny Alexandri Ria Arifianti Rusli Baijuri