<![CDATA[Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah bentuk langkah yang diambil pemerintah untuk membangun database nasional kependudukan yang ada di Indonesia, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja sebagai identitas diri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975) yang menyebutkan ada enam indikator yang terdiri dari standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalalaya Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan e-ktp sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Majalaya dinaungi oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung sejak 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti pada aspek sumber daya, kurangnya kedisiplinan pegawai dan keterbatasan sarana dan prasarana dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di pedalaman. This research is about the implementation of E-KTP service policy in Majalaya District, Bandung Regency. The issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No.26 of 2009 concerning the Implementation of National Identity Cards Based on the National Population Identification Number. E-KTP is a step taken by the government to build a national population database in Indonesia, so that each resident only needs one ID card as their identity. In this study, the author uses the theory of Van Meter and Van Horn which states that there are six indicators consisting of policy standards and targets, resources, communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic and political environment and attitudes of implementers. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by collecting primary data and secondary data through interviews and observations, documentation and literature studies. In determining the informants, the researcher used purposive sampling technique. From the research, it can be concluded that the e-KTP service has been implemented by Majalaya District under the auspices of the Disdukcapil Bandung Regency since 2012. The results show that the Implementation of the E-KTP Service Policy in Majalaya District, Bandung Regency is quite good, but there are still some obstacles faced such as on the aspect of resources, lack of employee discipline and limited infrastructure and facilities , and also the lack of socialization to people living in remote areas.]]>
