Erick Darmadjaya
Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STUDI ATURAN DISKRESI WALIKOTA BANDUNG TERKAIT AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASA PANDEMI COVID Erick Darmadjaya; Ria Arifianti; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i4.34727

Abstract

Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana.