Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel) Azhar Priambodo; Syarif Fadillah; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Azhar Priambodo, 1220150001.Dalam ajaran agama disebutkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci diibaratkan seperti kertas putih. Seperti yang termuat dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang artinya: “Dan hendaklah Allah takut kepada orang-orang yang meninggalkan anak-anak lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang benar”. Kemudian orang tua yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Dalam berbagai cara upaya pembinaan dan perlindungan tersebut banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan permasalahan tersebut terdapat pada anak yang menyimpang dari pola perilakunya. Bahkan ada anak-anak yang masih di bawah umur narkotika tanpa mengetahui status sosial dan ekonominya. Untuk memenuhi narkoba, ia mencuri, menipu dan menjual barang miliknya atau orang lain. Kalau dia masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga ia diancam akan putus sekolah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pecandu narkotika di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin majunya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup sebagian orang tua yang telah memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku pecandu narkotika di bawah umur. Masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika?, 2) Apa saja faktor pendukung dan kendala hukum dalam penanganan kasus anak korban pengguna narkotika?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak korban penyalahgunaan narkotika; 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Undang-Undang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kesimpulan: 1) Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia khususnya perlindungan hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih-lebih lagi, Mencegah remaja dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan terkait narkotika dalam kurikulum SD hingga SMA. 2) Peranan hukum terhadap anak korban penggunaan narkotika yaitu dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diatur dalam program pembangunan nasional. . Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam kebijakan sosial. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum, termasuk kebijakan legislasi pembuatan aparatur hukum. Padahal kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari’ah Model Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan Hak Tanggungan di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/PDT.G/2018/PA.Pal) Vini Fitriani; Rohmad Adi Yulianto; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Sharia Bank is an Islamic bank that is starting to be in great demand by Indonesians, especially Muslims. Financing. In the running of the IMBT contract, bad credit problems often occur by the customer to the bank with guarantees of security rights to pay off their obligations. Usually the bank will ask the Head of the Religious Court to carry out the execution. When there is no good faith from the customer to the bank, the bank asks the Head of the Religious Court to submit a written auction request to (KPKNL) to sell auction of goods that have been executed. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the IMBT model of shari'ah financing mechanism with guarantees of mortgage rights? auction implementation of the mortgage rights of Ijarah Muntahiya Bittamlik syari'ah financing with guarantees of coverage rights at BUPLN?

Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi Sri Hayani; Zainal Arifin Hoesein; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance law and civil inheritance law. Civil inheritance law is further divided into civil inheritance law which is subject to the Civil Code and civil inheritance law which is subject to customary inheritance law (sourced from customary law which is different in each region). The diversity in the law cannot be found from the classifications in society that have been carried out since the colonial era. The division of the Indonesian population is based on Article 131 IS and Article 163 IS. (Indische Staats Regeling). The Jambi City Seberang community is one of the Jambi city community communities whose population is predominantly Muslim. In distributing inheritance they have various guidelines, some are guided by Islamic inheritance law, some are guided by customary inheritance law. However, the majority of the people prefer customary inheritance law. However, in practice the implementation of inheritance distribution uses Islamic inheritance law, customary inheritance law and grants. The objectives of this study are: 1. To find out the mechanism for the distribution of inheritance in the Seberang City Jambi community 2. To find out the application of the law in the Seberang Jambi City community in obtaining legal certainty. This research uses qualitative research, the type of research is case study, data collection is done by interview, field observation, and documentation. After the data is obtained, then it is analyzed and the results can open the mechanism of inheritance distribution in communities across the city of Jambi, namely: determining the distribution of inheritance if a single husband and wife and more than one wife, then separating the inheritance into 3 parts, namely heavy assets, light assets and Seko, secondly, the application of the law of inheritance distribution across the city of Jambi is that all heirs divide their inheritance by combining customary inheritance law and Islamic inheritance law based on the belief that they have implemented customary law that they have had for generations but not leave Islamic inheritance law as the basis for the beliefs they profess and believe in. All research results are in written form that is neatly arranged and detailed.

Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta muhammad Ifqie Dzikrullah; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

This thesis discusses the responsibility of content owners who re-upload videos on social media networks. This thesis is motivated by the large number of re-uploaders making content creators nervous because a content creator has made a video with great effort. Many YouTubers have appealed to "against" re-uploaders by not watching their videos, but even with the appeal there are still many actors who re-upload them in cyberspace. The formulation of the problem in this thesis is about How Law No.28 of 2014 concerning Copyright regulates re-uploading of video content networked by social media and How is the responsibility of content creators who re-uploaders to the original owner of content networked by social media. This type of research is library research which then collects and studies data that comes from books, literature, scientific journals, legal documents related to the object of research. The results of this study explain that the perpetrator's responsibility to deactivate the account is as done by the perpetrator of a fatal re-upload as was done by the Malik Tube Youtube channel which uploaded all the contents of the Dalang Pelo channel. Because there were many negative comments and received a warning from Youtube, the content was finally deactivated permanently. The conclusion of this thesis is that regarding the responsibility of content creators who are proven to re-upload at this time only apologies to their personal social media, and delete the content from their accounts and even deactivate the account forever.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search