Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM AGEN ASURANSI TERKAIT PRAKTIK FRAUD PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG MERUGIKAN NASABAH Desta Putra Widiyanto; fauziah fauziah
VERITAS Vol 7 No 1 (2021): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v7i1.1282

Insurance agents are part of human resources that offer products directly to prospective insured. If insurance agents do not have adequate quality, increasing the number of agents each year will cause problems for the parties involved. Formulation of the problem: (1) How is the responsibility of the insurance agent to the insurance company and insurance customers. (2) How is the process of resolving fraud cases conducted by insurance agents at insurance companies. The purpose of this research is to find out how the legal responsibility of insurance agents to companies and customers as well as the process of resolving fraud cases committed by insurance agents. The research method in this writing is as follows: The type of research used by the author in this study is normative juridical research and data collection methods which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Insurance agents as representatives of insurance companies in marketing products must be responsible to the insurance company and insurance customers regarding the fraud they have committed, which has been regulated in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, the Criminal Code and the Code of Law. Civil law. Forms of legal responsibility and settlement, insurance agents can be subject to criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions, even in the process of settlement sometimes through mediation based on the agreement of the parties. Abstrak Agen asuransi merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menawarkan produk secara langsung kepada para calon tertanggung, jika para agen asuransi tidak memiliki kualitas yang memadai maka dengan bertambahnya jumlah agen tiap tahunnya justru akan menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang terkait. Perumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab agen asuransi kepada perusahaan asuransi dan nasabah asuransi. (2) Bagaimana proses penyelesaian kasus fraud yang dilakukan agen asuransi pada perusahaan asuransi. Tujuan peneletian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum agen asuransi kepada perusahaan dan nasabah serta proses penyelesaian kasus fraud yang dilakukan oleh agen asuransi. Metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta metode pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Agen asuransi sebagai perwakilan dari perusahaan asuransi dalam memasarkan produk harus bertanggungjawab kepada perusahaan asuransi dan nasabah asuransi terkait tindakan fraud yang telah dilakukannya, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk tanggung jawab hukum dan penyelesaiannya, agen asuransi dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, bahkan dalam proses penyelesaiannya kadang melalui jalur mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PREJUDICIEL GESCHILL DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018 Nur Agustina Utami; Syarif Fadillah; F fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 2 No. 1 (2020): Perkembangan Hukum Pidana dan Penegakannya
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

The judge as the part that decides on the case plays a very important role in determining thefuture of the law, because each judge's decision will become the center of public attention. Thejudge does not only act as a mouthpiece of the law, but the judge also acts as the inventor of the law (recht vinding). The exercise of the authority of judges in criminal proceedings in law enforcement should uphold the principles that apply in the Criminal Procedure Code in court and benefit justice seekers. in the development of criminal procedure law in Indonesia,specifically regulating the postponement of criminal proceedings related to civil cases or socalled prejudiciel geschil in Indonesia, is regulated in Article 81 of the Criminal Code whichstipulates that "Postponement of criminal prosecution develops with judicial disputes, delaysexpired ". However, if examined closely, it seems that the provisions of Article 81 of theCriminal Code only link prayer disputes with expiration, but not explicitly which will takeprecedence when civil and criminal cases are brought to court at the same time. Theunregulated court dispute has clearly made the legal vacuum (rechtsvacuum) related toprejudicieel geschil, as well as lead to dualism in judicial practices in Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel) Azhar Priambodo; Syarif Fadillah; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 2 No. 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Azhar Priambodo, 1220150001.Dalam ajaran agama disebutkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci diibaratkan seperti kertas putih. Seperti yang termuat dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang artinya: “Dan hendaklah Allah takut kepada orang-orang yang meninggalkan anak-anak lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang benar”. Kemudian orang tua yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Dalam berbagai cara upaya pembinaan dan perlindungan tersebut banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan permasalahan tersebut terdapat pada anak yang menyimpang dari pola perilakunya. Bahkan ada anak-anak yang masih di bawah umur narkotika tanpa mengetahui status sosial dan ekonominya. Untuk memenuhi narkoba, ia mencuri, menipu dan menjual barang miliknya atau orang lain. Kalau dia masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga ia diancam akan putus sekolah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pecandu narkotika di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin majunya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup sebagian orang tua yang telah memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku pecandu narkotika di bawah umur. Masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika?, 2) Apa saja faktor pendukung dan kendala hukum dalam penanganan kasus anak korban pengguna narkotika?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak korban penyalahgunaan narkotika; 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Undang-Undang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kesimpulan: 1) Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia khususnya perlindungan hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih-lebih lagi, Mencegah remaja dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan terkait narkotika dalam kurikulum SD hingga SMA. 2) Peranan hukum terhadap anak korban penggunaan narkotika yaitu dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diatur dalam program pembangunan nasional. . Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam kebijakan sosial. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum, termasuk kebijakan legislasi pembuatan aparatur hukum. Padahal kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari’ah Model Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan Hak Tanggungan di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/PDT.G/2018/PA.Pal) Vini Fitriani; Rohmad Adi Yulianto; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 3 No. 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Sharia Bank is an Islamic bank that is starting to be in great demand by Indonesians, especially Muslims. Financing. In the running of the IMBT contract, bad credit problems often occur by the customer to the bank with guarantees of security rights to pay off their obligations. Usually the bank will ask the Head of the Religious Court to carry out the execution. When there is no good faith from the customer to the bank, the bank asks the Head of the Religious Court to submit a written auction request to (KPKNL) to sell auction of goods that have been executed. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the IMBT model of shari'ah financing mechanism with guarantees of mortgage rights? auction implementation of the mortgage rights of Ijarah Muntahiya Bittamlik syari'ah financing with guarantees of coverage rights at BUPLN?

Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi Sri Hayani; Zainal Arifin Hoesein; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 3 No. 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Regulations regarding inheritance in Indonesia still have pluralism, namely Islamic inheritance law and civil inheritance law. Civil inheritance law is further divided into civil inheritance law which is subject to the Civil Code and civil inheritance law which is subject to customary inheritance law (sourced from customary law which is different in each region). The diversity in the law cannot be found from the classifications in society that have been carried out since the colonial era. The division of the Indonesian population is based on Article 131 IS and Article 163 IS. (Indische Staats Regeling). The Jambi City Seberang community is one of the Jambi city community communities whose population is predominantly Muslim. In distributing inheritance they have various guidelines, some are guided by Islamic inheritance law, some are guided by customary inheritance law. However, the majority of the people prefer customary inheritance law. However, in practice the implementation of inheritance distribution uses Islamic inheritance law, customary inheritance law and grants. The objectives of this study are: 1. To find out the mechanism for the distribution of inheritance in the Seberang City Jambi community 2. To find out the application of the law in the Seberang Jambi City community in obtaining legal certainty. This research uses qualitative research, the type of research is case study, data collection is done by interview, field observation, and documentation. After the data is obtained, then it is analyzed and the results can open the mechanism of inheritance distribution in communities across the city of Jambi, namely: determining the distribution of inheritance if a single husband and wife and more than one wife, then separating the inheritance into 3 parts, namely heavy assets, light assets and Seko, secondly, the application of the law of inheritance distribution across the city of Jambi is that all heirs divide their inheritance by combining customary inheritance law and Islamic inheritance law based on the belief that they have implemented customary law that they have had for generations but not leave Islamic inheritance law as the basis for the beliefs they profess and believe in. All research results are in written form that is neatly arranged and detailed.

Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta muhammad Ifqie Dzikrullah; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

This thesis discusses the responsibility of content owners who re-upload videos on social media networks. This thesis is motivated by the large number of re-uploaders making content creators nervous because a content creator has made a video with great effort. Many YouTubers have appealed to "against" re-uploaders by not watching their videos, but even with the appeal there are still many actors who re-upload them in cyberspace. The formulation of the problem in this thesis is about How Law No.28 of 2014 concerning Copyright regulates re-uploading of video content networked by social media and How is the responsibility of content creators who re-uploaders to the original owner of content networked by social media. This type of research is library research which then collects and studies data that comes from books, literature, scientific journals, legal documents related to the object of research. The results of this study explain that the perpetrator's responsibility to deactivate the account is as done by the perpetrator of a fatal re-upload as was done by the Malik Tube Youtube channel which uploaded all the contents of the Dalang Pelo channel. Because there were many negative comments and received a warning from Youtube, the content was finally deactivated permanently. The conclusion of this thesis is that regarding the responsibility of content creators who are proven to re-upload at this time only apologies to their personal social media, and delete the content from their accounts and even deactivate the account forever.

Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Ratu Alawiyyah Rifani; Fauziah Fauziah; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

The results showed that the Postponement of Debt Payment Obligations or PKPU means that it can be used by debtors to avoid bankruptcy. So before declared as bankruptcy, debtors can apply for PKPU. PKPU applications are submitted to the Commerrcial Court established within the General Court. In 2017, 2018 and 2019 the Commercial Court at Central Jakarta District Court has received many incoming PKPU case reports and continues to increase every year. PKPU that has been accepted and determined can be submitted as a peace plan by the debtor, the peace plan is submitted to resolve debt settlement disputes between debtors and creditors, PKPU can be considered effective if PKPU submitted by the debtor ends with peace. In addition, the driving factor for PKPU's effectiveness in preventing bankruptcy is the content of the peace agreement that has been homologated by the Commercial Court.

LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEE FROM BANKRUPTED COMPANY LAY OFF ACCORDING TO LAW NO. 13/2003 OF EMPLOYEEMENT POWER JO LAW NO. 11/2020 OF WORK CREATION Dias Andalan; Fauziah Fauziah; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.81

In national development, the workforce has an important contribution to the progress of the nation, for that it is necessary to protect workers to ensure equal opportunities and treatment without discrimination to realize welfare for workers. The protection provided by the government to workers must guarantee workers to carry out work. Industrial relations which are the linkage of interests between workers/labourers and entrepreneurs, have the potential to cause disputes between workers and employers, disputes can occur because the company is bankrupt because it has maturing debts. Workers as one of the parties who have the right to pay their wages owed that arise because of the work agreement have the right to prioritize the payment of their receivables, that basically even though the company is in bankruptcy there are workers' rights that must be protected by the entrepreneur represented by the curator. Seeing the frequent occurrence of problems regarding layoffs that occur to workers / laborers due to bankrupt companies, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is legal protection for workers who have been laid off in bankruptcy companies based on Law no. 11 of 2020 About Job Creation? 2. How to settle layoffs in bankrupt companies, case studies of decision no. 90./Pdt.Sus-Phi/2020Jkt.Pst Based on Law no. 13 of 2003 concerning the Employment of Jo. Law No. 11 of 2020 About Job Creation? In writing this thesis, the writer uses a normative juridical research method which aims to find out the settlement of disputes over the legal protection of workers who have been laid off due to bankrupt companies through collecting and analyzing data to obtain answers to the formulation of the problem. From the formulation of the problem raised in this paper, the author concludes that even though the company is in a state of bankruptcy, the workforce has rights in the form of severance pay, years of service and compensation for entitlements whose payment (preferred creditor) is regulated in the Act. Job creation, and basically layoffs occur in bankrupt companies just like layoffs in general, only the curator represents the company. In order to avoid the same problem, the curator must be guided by the law without ignoring the job creation law. For the settlement of case No. 90./Pdt.Sus-Phi/2020Jkt.Pst is in accordance with the theory which even though the company is in bankruptcy, workers have the rights regulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

COPY RIGHT PROTECTION FOR NETFLIX STREAMING VIDEO CIRCULATED IN TELEGRAM Ishma Safira; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.84

This study discusses copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram, where technological developments, especially in the field of information (internet) are widely used by irresponsible people by circulating Netflix streaming videos on Telegram which can be watched by the general public without subscribing. The author examines the forms of copyright infringement on the circulation of Netflix streaming videos on Telegram and how the copyright protection of Netflix streaming videos circulating on Telegram is based on the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that the form of copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram is regulated in Indonesian laws and regulations, namely UUHC Number 28 of 2014, ITE Law Number 19 of 2016, and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Copyright protection that can be done on Netflix streaming videos circulating on Telegram is preventive and repressive protection. Thus, it can be seen that the government's efforts as a form of preventive protection are urgently needed with socialization to the public not to use pirated products and repressive efforts by becoming a forum for following up on reports of copyright infringement in order to reduce piracy in Indonesia.

LEGAL REVIEW OF FIDUCIARY CONTRACT IMPLEMENTATION OF MOVING GOOD FROM SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE Eldam Surohman; Rochmad Adi Yulianto; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.86

Based on the DSN-MUI fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabaha, which allows sharia financing institutions to request guarantees from customers with mutual trust to complete obligations and obtain rights arising from the agreement. If the debtor is unable to carry out his obligations or commits a breach of contract (default), then the guarantee execution process can be carried out by the creditor. The execution process of course refers to the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in conjunction with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. In the case study of the Tasikmalaya Religious Court Decision Number 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk regarding the execution of a fiduciary guarantee with a murabahah financing agreement, where the debtor gets financing to obtain 2 units of four-wheeled vehicles but the debtor defaults to the creditor. The legal efforts taken by the creditor against the debtor, namely, through subpoena and mediation, then proceed with submitting an application for the execution of fiduciary guarantees to the religious court in terms of carrying out executions of the collateral guaranteed by the debtor. Therefore, it will be discussed further regarding the decision of the Religious Court by examining the elements contained in the legislation based on the case in the Tasikmalaya Religious Court Decision Study Number 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search