Oky Rompana
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky Rompana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.007 KB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN KEGIATAN KAMPANYE KEPADA POLRIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Oky RompanaFakultas Hukum Universitas BalikpapanJl. Pupuk Kelurahan Gunung BahagiaOky39.or@gmail.com/082255127686 ABSTARACTRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak memberitahukan kegiatan kampanye kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan penegakan hukum terhadap peserta pemilu calon anggota DPRD yang tidak meberitahukan kegiatan kampanye terhadap Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah kegiatan kampanye yang banyak dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sedangkan pengawas dilapangan hanya ada 1 orang setiap desa atau kelurahan sehingga tidak semua kegiatan kampanye  dapat dipantau dan diawasi.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemilu  Â