Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN Tirta Gautama; Adhimaz Kondang Pribadi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Implementasi PP No 65 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 Tahun. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacammacam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahundapat menjadi komitmen semua aparat penegak Fakultas Hukum Universitas Gresik 122 hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilainilai perdamaian kepada anak sejak dini, mengajak masyakat untuk ikut bertanggung jawab bila terjadi kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Convergence of Islamic Law and Customary Law in Melinting Lampung Traditional Marriage M. Shofwan Taufiq; Adhimaz Kondang Pribadi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6007

The law is all regulations which contain regulations that must be obeyed by everyone and there are strict sanctions in it for those who violate it. The purpose of this study was to obtain a specific description of one of the phenomena of marriage among the people of Lampung Keratuan Melinting. The interaction discourse between Islamic law and customary law is not a phenomenon that will present numerical data, so it cannot be investigated directly and cannot be summed with simple measuring tools. Thus the quantitative method cannot be used, because it does not pretend to solve the problem. Non-traditional marriages performed among indigenous peoples are substantially not much different from marriages performed by people who are not bound by customary rules. The difference is that in its implementation, non-traditional marriages still have to be approved by the customary balancers.

PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA Taufiq, Muhammad Shofwan; Pribadi, Adhimaz Kondang; Hartati, Sawitri Yuli
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.238-260

Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam menyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Kata Kunci : Pembatalan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Arbitrase Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision. Keywords : Cancellation, Indonesian National Arbitrage Agency, Arbitration.

Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pelangi, Intan; Abunawar, Hadri; Saputra, Rizki Berlian; Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3566

It is not uncommon in the Lampung Saibatin society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Saibatin customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Saibatin customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Belalau District, West Lampung Regency

Tebus Murah dan Perlindungan Hukum: Tinjauan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Muhtadli, Muhtadli; Pelangi, Intan; Taufiq, M. Shofwan; Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4036

This study aims to analyze consumer rights and protection in the practice of discounted purchasing (tebus murah) and the perspective of Islamic law regarding such transactions. Discounted purchasing, which is increasingly popular among consumers, offers various benefits but also poses legal risks and challenges. In this context, the study identifies the consumer rights that need to be protected, including the right to clear and accurate information, as well as the right to receive goods that match what was promised. Furthermore, the research explores the legal protections available for consumers in Indonesia based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that although there are regulations governing consumer protection, challenges remain in their implementation, especially in the digital context. This study is expected to provide recommendations for improving regulations and better business practices, as well as to enhance consumer awareness regarding their rights in discounted purchasing transactions.

Legal Analysis of Government Intervention in the Management of Cassava Agricultural Commodities in East Lampung Regency Pribadi, Adhimaz Kondang; Gautama, Tirta
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.656

This article aims to analyze the government's legal intervention in the management of cassava as an agricultural commodity in East Lampung Regency through a normative juridical approach. The background of this study stems from the weak bargaining position of farmers in the cassava value chain and the lack of effective legal protection at the regional level. This research applies normative legal methods by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that although the legal basis for state intervention is sufficiently established at the national level, its implementation remains ineffective due to the absence of clear operational norms, disharmony between central and regional regulations, and the lack of legal enforcement mechanisms to control exploitative market practices. The implications highlight the urgent need for a regional regulation that specifically governs cassava trade systems, including price floor policies, legal empowerment of farmer cooperatives, and strengthened legal oversight through administrative law instruments. A law-based government intervention is necessary to ensure economic justice distribution and meaningful protection for vulnerable groups in the agricultural sector.

Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4445

Business contracts are a crucial element in the economic activities of Indonesia; however, the existing contract law is still grounded in classical principles that do not fully accommodate the dynamics of modern business. This study employs a normative legal approach, utilizing legislative, conceptual, and case study methodologies. Data were collected through literature reviews, interviews with legal practitioners, and analyses of court rulings related to business contract disputes. The findings indicate that legal certainty in the enforcement of business contracts in Indonesia remains low, characterized by slow and inefficient enforcement processes. Issues of contract validity, particularly concerning language use and unfair clauses, frequently lead to legal uncertainty. Furthermore, advancements in technology and globalization necessitate a more responsive legal adaptation, including the recognition of electronic contracts

Role of The WTO (World Trade Organization) To Limit Dumping Practice Kondang Pribadi, Adhimaz; Gautama, Tirta
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 2 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/devotion.v4i2.415

International trade is a cross-border buying and selling transaction, which involves two parties and crosses state boundaries. Dumping is a system of selling goods on foreign markets in large quantities at very low prices with the aim that domestic purchase prices are not lowered so that they can eventually dominate foreign markets and regain control of prices. From the above background, the problem in this research is the role of the WTO (World Trade Organization) to limit dumping practices. Answering these problems the researchers used a normative juridical approach. Normative juridical approach is an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The results of the study show that in GATT it is clear that the position of dumping is an act of unfair trade (unfair trade practice) because it violates the principles of MFN. This is why he considers dumping as Unfair Trade Practice in GATT. Then the anti-dumping regulation in Article VI of the GATT is intended as a policy to overcome dumping. The WTO in this position is as a forum for dispute resolution and provides a conciliation mechanism to resolve trade disputes that arise. So that the position of the WTO is as a facilitator in preventing dumping disputes.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN Gautama, Tirta; Kondang Pribadi, Adhimaz
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1739

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Implementasi PP No 65 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 Tahun. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacammacam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahundapat menjadi komitmen semua aparat penegak Fakultas Hukum Universitas Gresik 122 hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan jaminan masa depan Anak Indonesia. Peraturan ini mempunyai semangat menanamkan tanggung jawab anak, nilainilai perdamaian kepada anak sejak dini, mengajak masyakat untuk ikut bertanggung jawab bila terjadi kekerasan kepada anak dilingkungannya, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mengajak semua pihak bisa menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pelangi, Intan; Abunawar, Hadri; Saputra, Rizki Berlian; Pribadi, Adhimaz Kondang
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3566

It is not uncommon in the Lampung Saibatin society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Saibatin customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Saibatin customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Belalau District, West Lampung Regency

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search