Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling
Muhammad Rajief
Universitas Malikussaleh
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Dedy Syahputra; Muhammad Rajief
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.774 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.5456

Abstract

Pada pemilu 2014, terdapat peningkatan kasus PHPU. Tercatat setidaknya 902 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggembosan dan penggelembungan suara (59%), kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen penyelenggaraan Pemilu (7%), netralitas penyelenggara (3%). Kejadian tersebut menjadi dasar lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelengaraan pemilu, menggantikan undang-undang pemilu sebelumnya. Akan tetapi pada pemilu 2019 setelah adanya undang-undang No. 7 Tahun 2017, kasus PHPU masih menjadi persoalan yang belum teratasi. Tujuan penelitian ini adalah melihat tugas dan wewenang bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya pada tataran normatif pengaturan tugas dan kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadikan Bawaslu secara kelembagaan sesuai tingkatnnya masing-masing semakin kuat dan mandiri.
Co-Authors Dedy Syahputra