Iwan Duwila
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula Iwan Duwila
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.732

Abstract

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk menjelaskan praktek politik transaksional yang terjadi kalangan masyarakat melali identifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk politik transaksional yang dipraktekan di kalangan masyaraka dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian didapat bahwa mengatasi politik uang tidak cukup dengan hanya memakai pendekatan hukum saja, tp setidaknya kita membutuhkan banyak ruang gerakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun satu konsensus dan kesepahaman bersama terkait dengan politik yang sehat dan santun, perlu diajarkan pendidikan politik (civic education) yang masif kepada masyarakat. Salah satu hal subtansial dan urgen yang perlu diajarkan kepada masyarakat adalah hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Pendidikan politik masyarakat harus masuk pada program rutin bawaslu secara berjenjang setiap tahun dan perlu mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, professional dan bertanggung jawab.Politik transaksional,
Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula Iwan Duwila
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v1i1.733

Abstract

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk menjelaskan praktek politik transaksional yang terjadi kalangan masyarakat melali identifikasi dan menggambarkan bentuk-bentuk politik transaksional yang dipraktekan di kalangan masyaraka dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian didapat bahwa mengatasi politik uang tidak cukup dengan hanya memakai pendekatan hukum saja, tp setidaknya kita membutuhkan banyak ruang gerakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun satu konsensus dan kesepahaman bersama terkait dengan politik yang sehat dan santun, perlu diajarkan pendidikan politik (civic education) yang masif kepada masyarakat. Salah satu hal subtansial dan urgen yang perlu diajarkan kepada masyarakat adalah hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Pendidikan politik masyarakat harus masuk pada program rutin bawaslu secara berjenjang setiap tahun dan perlu mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, professional dan bertanggung jawab.
Model Pengembangan Pariwisata Sebagai Potensi Unggulan: (Studi di Desa Waiipa Kecamatan Sanana) Iwan Duwila
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan Strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan Kawasan Parawisata di Desa Waiipa Kecamatan Sanana dengan metode deskriptif. Hasil penelitian di dapat bahwa bila dilihat dari objek daya dari wisata, maka lokasi wisata Pantai Desa Waiipa tidak lagi seindah pemandangannya seperi dahulu. Kondisi alamnya telah berubah ketika terjadi abrasi sedikit demi sedikit. suasana ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah pengunjung yang sering datang di lokasi wisata, sedngkan bila dilihat dari akses transportasi menuju lokasi wisata Pantai desa Waiipa tidaklah menjadi masalah, namun yang menjadi kendala saat ini adalah masalah fasilitas pendukung seperti MCK maupun penyediaan air bersih yang perlu dipikirkan, sebab sampai saat ini belum ada penyediaan MCK dan air bersih untuk kebutuhan pengunjung.
Accountability of Village Fund Management (Study on Gorua Village Government, North Tobelo Sub-district, North Halmahera Regency) Iwan Duwila; Sofjan Alizar Sam
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 5 No. 1 (2025): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v5i1.2464

Abstract

The performance of the village government in managing the Village Fund, which is so large in amount, is expected to be utilized as much as possible in improving development and community welfare. However, the reality in the field does not match the expectations of the community. Some programs that have been proposed and agreed upon between the village government and the community are not implemented optimally. Therefore, the purpose of this study is to describe the accountability of the village government in managing village funds in Gorua Village, North Tobelo Sub-district. This research was conducted using qualitative research with a descriptive approach, where the author will explain social phenomena, from a number of field information related to the problem under study. Data collection techniques used were observation, interview and documentation. While the data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results obtained from this study are (1) openness in presenting fund program information has not been fully implemented. This can be seen from several development programs that have not been completed but there is no information disclosure through budget and program accountability reports. (2) The lack of community participation in village development programs is due to the fact that the community has never been given information related to the progress of programs and budgets carried out.