Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Pengelolaan Sampah: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Syarifuddin Usman; Laily Ramadhani Can
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.952

Sampah, sebagai salah satu permasalahan di Kota Ternate seolah membuat Pemerintah Kota tak berdaya. Setiap tahun, volume sampah terus bergerak. Dari 60-70 ton naik 100 ton perhari. Minimnya armada pengangkut menjadi juga menjadi masalah, sampah tidak terangkut dengan baik. Padahal ada perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang memberi ruang pemerintah dan masyarakat mengelola sampah. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primwer dan sekunder. Bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga partisipasi warga. Karena kebijakan baru akan dilaksanakan, maka dampak kebijakan belum bisa dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah selama ini tidak diketahui oleh masyarakat kota Ternate. Dengan demikian Perda ini harus terus disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan demikian ada pelibatan masyarakat didalamnya. 1. Perlunya membentuk satgas sampah di setiap kelurahan, yang tugasnya setiap saat melakukan patroli, membuat laporan harian dan mengecek kali mati (barangka). Sebaiknya satgas sampah ini tidak dipublikasikan sehingga keberadaannya tidak diketahui warga, sehingga dia leluasa melakukan tugasnya. Perlunya saling awasi antar warga, agar mereka tak lagi membuang sampah di kali mati. DLH juga membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi di Kota Ternate Kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong kampus untuk membuat inovasi pengelolaan sampah.

Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Syarifuddin Usman
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1144

Pengangkatan penjabat kepala daerah sejumlah kabupaten termasuk kabupaten Pulau Morotai menuai polemik, karena Mendagri dianggap mengabaikan usulan gubernur. Tindakan Mendagri tersebut dikualifikasi sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sejumlah akademisi dan aktivis pro demokrasi menyayangkan tindakan Mendagri yang menggampangkan masalah hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum yang bermakna semua tindakan pejabat Negara atau siapa saja yang harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, Pengangkatan Pj Kepala daerah menciptakan banyak masalah. Mulai dari celah potensi oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya, Politisasi ASN Pemda dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat, hingga mutasi pegawai karena beda kepentingan politik, sehingga birokrasi akhirnya cenderung terseret politik.Mereka bukan serving the people, melainkan menjadi serving the boss yang lagi mau mendapatkan kursi. Pengangkatan Penjabat kepala daerah dalam waktu yang lama juga menimbulkan permasalahan, terutama aspek otonomi daerah, rentan terjadi praktik suap, dan rawan akan abuse of power. Kekhawatiran praktik suap bisa saja terjadi.Karena pejabat di tingkat desa saja berpotensi terjadi praktik jual beli jabatan, apalagi pengisian jabatan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengangkatan melalui penunjukan penjabat yang tidak transparan dan tidak demokratis akan memberi ruang bagi kepentingan-kepentingan politik dari pusat ke level daerah. Perlunya regulasi yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak menimbulkan polemik dan menciderai rasa keadilan bagi keberlangsungan otonomi daerah.

Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara Firayanti Ladjima; Ali Lating; Syarifuddin Usman
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 3 No. 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1540

Paham radikal sangat identik dengan aksi terorisme, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme yang merupakan suatu kejahatan nasional, transnasional maupun internasional telah banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi upaya pencegahan paham radikal terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara sebagai lembaga yang berperan pada bidang pencegahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi Maluku Utara, dengan melaksanakan program-program kegiatan baik yang bersifat mandatory BNPT maupun inisiatif FKPT sendiri. Program yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi, seminar, kerjasama, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tersebut ialah pendanaan, luas wilayah pencegahan, struktur kepengurusan yang belum dibentuk di kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, minimnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat. FKPT Maluku Utara memilki peluang yaitu terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun terkadang kurang memadai. Sementara tantangan yang dihadapi adalah maraknya propaganda di media sosial.

Harmonization of Local Government Management Study of Regional Head and Deputy Regional Head Couples in North Halmahera Regency Syarifuddin Usman
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 5 No. 1 (2025): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v5i1.2563

The breakdown of cooperation between regional leaders is one of the problems in the direct election system in the era of regional autonomy. This is not only evident at the provincial level, involving governors and their deputies, but also at the regency and city levels, involving regents and their deputies, as well as mayors and their deputies. The most reasonable explanation for this breakdown of cooperation is the struggle for influence between regional leaders and their deputies. Both claim to have contributed to winning the election. Another factor that influenced Djohermansyah Johan's report in mediaindonesia.com was that of the 244 regional elections held in 2010, 862 or 94% of regional head and deputy regional head pairs elected in the regional elections broke up. Only 6.15% or 52 pairs of regional heads and deputy regional heads remained harmonious and returned for a second term. This indicates that the results of the regional elections have not produced solid and qualified leaders. Pairs running in the second term of the Pilkada include those in North Maluku. There are three pairs of regional heads and deputy regional heads, including the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. The results of the study show that the regional heads and deputies in North Halmahera Regency were able to maintain harmonious governance until the second term because they were able to maintain the boundaries of their authority and the social capital possessed by each candidate pair.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search