Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks Husaima Husaima; Ma’ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Efekivitas Penerapan Perianjian Baku daiam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Mandiri Thiara Devianti Thamrin; Ma’ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini membahas masalah penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan asas itikad balk dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika bank memenuhi larangan penggunaan klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal ini akan merugikan bank. Apabila debitur wanprestasi, besarnya jumlah hutang debitur adalah sesuai yang tertera pada pembukuan bank dan bank berhak mengeksekusi jaminan-jaminan ini dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan. Harga jual obyek jaminan ditentukan oleh Bank Mandiri. Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank. This study discusses the problem of using standard clauses for changes in working capital credit interest rates in Bank Mandiri in terms of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The study uses a normative juridical library research method. The results of the study that the use of standard clauses for changes in working capital credit interest rates at Bank Mandiri refers to the interest rates of Bank Indonesia Certificates so that they do not conflict with the principles of good faith and propriety as regulated in the Civil Code. If the bank fulfills the prohibition on using standard clauses as stipulated in article 18 letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) this will be detrimental to the bank. If the debtor defaults, the amount of the debtor's debt is as stated in the books of the bank and the bank has the right to execute these guarantees by selling them through a public auction or through under-selling. The selling price of the collateral object is determined by Bank Mandiri. The use of standard clauses by banks is perceived as unbalanced and places the bank in a strong position. However, from this study we can find out the position of each party before and after the credit is disbursed by the bank.

Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar Eka Meylani Nur Chasanah; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitin menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapaun faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor sarana dan prasana (2) faktor sumber daya manusia. The aim of this research is to analyze the implementation of the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police and to find out the factors that influence the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police. This research is an empirical study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The factors that affect the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police are (1) the factors of facilities and infrastructure (2) factors of human resources.

Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar Afrizal Rinjani Samudra Arsad; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.966 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan Penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain karena substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. 2) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku kekerasan seksual anak hingga jerah. Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama. The Research objective to analyze the factors that cause sexual violence against children, and to find out what efforts have been made by the police in tackling child trafficking in Makassar City. The research method carried out by the author is a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that: 1) There are several factors that cause sexual violence against children in Makassar City, among others due to legal substance, legal structure, legal culture. 2) Legal protection for children who are victims of sexual violence is currently provided by several laws in Indonesia such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 35 Number 2014 concerning Child Protection, and Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Law enforcement officers must be really serious in oppressing perpetrators of child sexual violence until they are discouraged. The participation of the state is also highly expected in this and the deepening of religious teachings.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search