<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah meggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikkan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.]]>
