Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT)
Junaedi Junaedi
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Junaedi Junaedi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.224 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i2.938

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Tipe Penelitian ini adalah penelitian empiris.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Efektivitas pelaksanaan fungsi Penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif disebabkan karena masih kurangnya personil Jaksa Penuntut Umum serta fasilitas atau sarana yang kurang memadai. (2) Adapun Faktor-faktor yang mepengaruhi pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court and the factors that influence it. This type of research is empirical research. The West Sulawesi High Prosecutor's Office is less effective due to the lack of Public Prosecutors' personnel and inadequate facilities or facilities. (2) The factors that influence the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court are legal factors, law enforcement factors, facilities/facilities factors, community factors, and legal culture factors.
Co-Authors