Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan Zoraya Alfathin Rangkuti; M. Ridwan Rangkuti
Kalijaga Journal of Communication Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Communication and Islamic Broadcasting Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/kjc.32.04.2021

Abstract

Penerapan tentang program E-Parking sejatinya dibentuk untuk menangani ketidakstabilan keamanan juru parkir di Kota Medan. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antar stakeholders. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholders dalam implementasi kebijakan program E-Parking di Kota Medan, adapun fenomena yang akan diteliti yaitu komunikasi yang dilakukan stakeholders dan implementasi program E-Parking di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan berupa Sosialisasi Perencanaan E-Parking yang diikuti oleh perwakilan seluruh juru parkir di Kota Medan, workshop dan FGD, sedangkan para calon juru parking elektronik melakukan komunikasi dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang pelaksanaan penggunakan teknologi di Kota Medan. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah dengan menawarkan program E-Parking dengan cara door to door kepada juru parkir jalanandan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya: ketidakjelasan komunikasi yang dilakukan oleh salah satu stakeholders dalam mengkomunikasikan pelaksanaan program E-Parking yang menimbulkan mis-interpretasi, kemudian terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan juru parkir lama. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: perlu adanya peningkatan kesadaran antar stakeholders dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antar stakeholders agar meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para juru parkir dengan Pemerintah Kota Medan.
Policy in The Implementation of Elementary and Junior High School Education Service in Medan Zoraya Alfathin Rangkuti; M. Ridwan Rangkuti
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.7636

Abstract

This article explains the importance of policy in public services in the city of Medan. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study approach. The politics of policy in the context of services in the field of education can be seen from the political processes, regulations, and education service systems that run from the process of admitting new students to the teaching and learning process. Education policy is the backbone of accelerating the improvement of human resources, especially in Medan City. In the context of education services, extortion in the administrative education process occurs extortion because of the inconsistency of existing regulations (regulations) and implemented (bureaucracy). This is evidenced by the practice of money administration at every level of student equipment at the elementary and middle school level. Policy politics related to education services encourage bureaucracy which has been rigid and corrupt so far to be dissolved in their existence in an adaptive public service administration system that is sustainable between government administrators and the community. Therefore, service-oriented policy politics in the education sector is an absolute and realistic policy for investing in quality human resources in the city of Medan as a manifestation of the constitutional mandate.