<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sertifikat ganda dan menganalisa harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping dalam upaya mencegah dan menyelesaikan sertifikat ganda. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Graphic Index Mapping (GIM) secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan (KKPweb) yang artinya basis data spasial menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual, disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikembangkan. Harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping (GIM) adalah pembenahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dipadukan dengan pemetaan partisipatif, maka kualitas dan kuantitas tentang hasil pendaftaran tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang tanah akan tercapai. This study aims to identify and analyze policies adopted by the National Land Agency in preventing and resolving double certificate problems and to analyze land policy expectations through the application of Graphic Index Mapping in an effort to prevent and complete double certificates. This research is normative juridical. The results showed that Graphic Index Mapping (GIM) activities can directly support the land information system (KKPweb), which means that the spatial database becomes complete and there is a connection between the spatial database and the textual database, besides that Human Resources (HR) is wrong. one of the most important factors that must be developed. The hope of land policy through the Application of Graphic Index Mapping (GIM) is that the complete Systematic Land Registration (PTSL) data arrangement has been running combined with participatory mapping, so that the quality and quantity of land registration results will be achieved so that the realization of a one map policy and registration of all land parcels will be achieved]]>
