Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Imam Annas Mushlihin
STAIN Kediri
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam Imam Annas Mushlihin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2900.963 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i2.561

Abstract

Kajian filsafat hukum Islam kurang mendapat perhatian yang semestinya pada masa klasik dan pertengahan Islam. Para ahli hukum Islam pada masa itu berhenti pada konsep maslahah sebagai tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) ketika berbicara mengenai filsafat hukum Islam. Beberapa persoalan filsafat hukum Islam yang muncul dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan keadilan, hak asasi manusia (HAM), persoalan gender, dan masalah-masalah serupa dalam dunia modern. Pada masa modern, filsafat hukum Islam dikembangkan oleh beberapa ahli hukum Islam dalam menjawab berbagai permasalahan di dunia modern tadi. Para ahli hukum Islam modern merumuskan beberapa teori-teori baru yang umumnya memanfaatkan ilmu-ilmu humaniora dan sosial, maupun sains yang berkembang di Barat. Beberapa di antara teori-teori baru tersebut adalah teori double movement, teori redefinisi nasakh, teori hudud, dan teori hermeneutika. Pendekatan para ahli hukum Islam modern tersebut menandai arah baru pengkajian dan pemikiran filsafat hukum Islam dewasa ini. Tulisan ini menguraikan pemikiran awal filsafat hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya, serta beberapa persoalan yang menuntut dilakukannya perubahan dalam pemikiran awal filsafat hukum Islam tersebut.
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl) Imam Annas Mushlihin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2655.388 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.587

Abstract

Hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari’ah memang selalu diperdebatkan oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka. Persoalan utamanya adalah apakah demokrasi dan HAM kompatibel dengan ajaran Islam ataukah tidak. Munculnya perdebatan tersebut karena melihat latar belakang bahwa demokrasi dan HAM muncul dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Dengan demikian, apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syari’ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang viable antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.
Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia Imam Annas Mushlihin
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 2 (2010)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2593.7 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v4i2.3721

Abstract

UU No. 22/1999 about Regional is one factor triggering the high demand of maintaining Islamic law. It is such on opportunity to uphold the Islamic law. Some theories e.g reception in complex, receptive, receptie exit and reception a contario has influenced some new regulation. In political point of view, the upholding of Islamic law is mainly caused by strong moslem’s politic-religy. Some areas put regional regulation into effect and it causes some discourse counter by using human right norms.
Co-Authors