Garuda - Garba Rujukan Digital

Perceraian Akibat Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam) Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Jurnal ini mengkaji tentang “Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai.Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sinjai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara/interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasil penelitian adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, seksualitas, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, dan faktor krisis moral/akhlak (pecandu alkohol atau minuman keras), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III. Implikasi dari penelitian ini adalah kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Oleh karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai seharusnya memahami dasar-dasar hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar pekerjaan halal yang dibenci Allah tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR Hamzah Arhan; Mulawarni; Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DIKABUPATEN SINJAI) A. Adry Ismawan Putra; Nurwahida; Karina Alifiana Karunia; Nazaruddin; Nurul Izzatunnisa Arman
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor- faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisiss kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimlementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari

Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam Nazaruddin Nazaruddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v2i2.2644

Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Secara etimologis gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalu proses sosial dan cultural. Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin; Nazaruddin Nazaruddin; Fadly Fadly
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai. Untuk merumuskan dan menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Untuk dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan maka digunakan Pendekatan Yuridis. Adapun dalam menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka digunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun dianggap masih kurang di upayakannya Diversi dikarenakan masih ada anak yang di tahan dan harus terpisah dari orang tua yang pada akhirnya berdampak pada karakter anak setelah keluar dari lembaga pembinaan anak sulit untuk diadaptasi oleh orang tua, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya : faktor yang berasal dari Internal anak, Faktor Lingkungan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan, Faktor Budaya.

Manifestation of Sharia Regional Regulations in Managing Social Morality Muhammad Sabir; Nazaruddin Nazaruddin
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 20, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study discuss about the manifestations of shariah perda in managing of sosial morality. The type of this research is a qualitative descriptive using the sociological, historical and normative juridical approaches. The results of this study suggest that the sharia regional regulations are established based on the Koran and hadith. In the history of its formation, it is inseparable from the formation of national law by observing the three periods of its formation, especially regarding regional autonomy. It is also necessary to understand that if you look at the position of regional regulations, especially sharia regulations by looking at the legal system in force in this country, it can be understood that Islamic sharia has an important position in the formation of law in Indonesia. This regulation aim of safeguarding and protecting the dignity of the community. Although there is opposition and rejection of it, this rule is in accordance with the national legal system and makes a great contribution to managing people's lives. Because one of the functions of law is to regulate or control the actions and behavior of the community so as not to do actions that are detrimental to themselves and to the surrounding community.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search