Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan
Dimas Prasidi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan Prasidi, Dimas
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 3 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.719 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PenDahuluanKebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradilan. Isu ini ditingkahi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA No.144/KMA/ SK/VII/2007) pada tahun 2007 dan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. SK KMA tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini mengawali perubahan mendasar dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Sedangkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 diklaim sebagai kunci pembuka gerbang ke arah perubahan yang  signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.303 Undang-undang ini menjamin akses publik untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang menjadi kewenangannya. Undang-undang ini telah melalui proses pembahasan yang cukup lama. Sejak dorongan muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi.  Terhitung,  undang-undang  ini  telah  terkatung-katung selama 9 tahun sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR di pertengahan tahun   2008. ...
Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A UU Mahkamah Agung Asril, Asril; Prasidi, Dimas
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1 No 2 (2012)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.293-310

Abstract

The high of arrears cases at the Supreme Court in the early 2000s pushed through the Blueprint for Reform Supreme Court in 2003 to require the regulation limiting the appeal court in law. The request was eventually fulfilled in part by the Parliament and the Government. In 2004 the Parliament and the Government to revise Law. 14 of 1985 on the Supreme Court through Law no. 5 of 2004. In law there is a set of 3 (three) types of cases that can not be appealed, the pretrial, the threat of criminal criminal highest 1 year in prison and a case in which the decision of the State Administrative TUN officials disputed that its range is only in the area. But after the law was passed that the case turns into flows MA instead of decreasing but increasing. Many factors are causing the higher the current case, but an evaluation of the effectiveness of regulations limiting case still deemed necessary. This study is intended for this purpose. In this simple study researchers tried to test some of the provisions limiting case, that restrictions on criminal cases the threat of criminal highest 1 year in prison and / or fines. Keywords: Evaluation, Implementation, Supreme Court
Co-Authors ASRIL ASRIL