<![CDATA[Abstrak: Penataan ruang di kota-kota Indonesia telah menjadi suatu proses politis sejak diberlakukannya otonomi tahun 2001. Hal ini telah membangkitkan ekspektasi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar perencanaan dan implementasinya lebih memperhatikan kepentingan mereka. Proses perencanaan dari bawah tidaklah cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan suatu proses yang terpolitisasi, terlebih apabila perencanaan tersebut lebih difokuskan pada proyek-proyek raksasa yang berdampak kecil pada kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditunjukkan oleh sektor pengelolaan air di Jakarta, suatu proses perencanaan tindak yang menyatukan intervensi jangka pendek dan jangka panjang kemungkinan besar akan mendapat dukungan politis bila dapat membuat proses di pemerintah lebih tahan terhadap permasalahan yang terus ada, dan apabila mengambil langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan.Kata Kunci: Perencanaan spasial, pembangunan berkelanjutan, JakartaAbstract: Spatial planning in Indonesian cities has become an increasingly political process since the implementation of decentralization after 2001. This has elevated the expectation of public groups to demand the government-led planning and implementation to specifically address their concerns. The bottom-up plan making process is in itself insufficient to address the challenges of a politicized process, especially when the focus of the planning is largely on mega-projects that have little impact on everyday life. As demonstrated in the area of water management in Jakarta, an action planning process that melds short term and long term interventions is more likely to gain political backing, especially if its enables the government processes to become more resilient in the face of continuous problems, and if it takes concrete steps to realize a more sustainable environment.Keywords: Spatial planning, sustainable development, Jakarta]]>
