Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kontributor Hudalah, Delik
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 25, No 3 (2014)
Publisher : School of Architecture Planning and Policy Development, Bandung Insitute of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.617 KB)

Abstract

Kontributor Delik Hudalah
Journal of Regional and City Planning Vol. 25 No. 3 (2014)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGARUH BUDAYA TERHADAP KERJASAMA PENGEMBANGAN WILAYAH (STUDI KASUS DISTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN ANTARPEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BALI) Siti Alifah Dina; Nusaiba Adzilla; Delik Hudalah
Bumi Lestari Journal of Environment Vol 14 No 2 (2014)
Publisher : Environmental Research Center (PPLH) of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh komponen budaya terhadapkeefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali.Dalam memenuhitujuan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode analisis isi dananalisis deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan komponen power distance yang rendahditunjukkan oleh peran provinsi sebagai fasilitator dan sistem pengambilan keputusandesentralisasi yang dipengaruhi tidak berlakunya sistem kasta dalam dunia profesional.Komponen kolektivisme ditunjukkan oleh tidak adanya prioritas kepentingan antardaerahdan konflik yang dipengaruhi organisasi sosial seperti banjar.Komponen feminitas ditunjukkanoleh penggunaan negosiasi dalam penyelesaian perselisihan yang dipengaruhi oleh Tri HitaKarana. Komponen uncertainty avoidance ditunjukkan oleh pengaturan penggunaan danaserta adanya sanksi dalam kerjasama yang dipengaruhi oleh Catur Dresta. Sedangkankomponen orientasi jangka pendek ditunjukkan oleh tidak adanya visi serta frekuensi evaluasisesuai kewajiban yang dipengaruhi oleh nilai menghargai tradisi dalam perwujudan konsepPanca Yadnya dalam budaya Bali.Budaya berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama karenamendasari perilaku aktor-aktor kerjasama yang terlibat di dalamnya. Bali merupakan wilayahdengan keunikan budaya, nilai-nilai budaya Bali yang diterapkan oleh masyarakat Bali dalamkehidupan sehari-hari turut mempengaruhi proses kerjasama yang dilakukan.Perencana dapatmenjadikan hasil studi ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengenai kelembagaankerjasama antardaerah untuk mendukung pengembangan wilayah dan kota.
MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA (Inter-regional Cooperation Model of Transportation System Planning in the Greater Bandung Metropolitan) Tessa Talitha; Delik Hudalah
TATALOKA Vol 16, No 4 (2014): Volume 16 Number 4, November 2014
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.935 KB) | DOI: 10.14710/tataloka.16.4.194-208

Abstract

Decentralization policy in Indonesia gives development authority at local government level which cause fragmentation among regions. On the other hand, there are some government affairs that need to be managed jointly between several regions, so that inter-regional cooperation is necessary. Greater Bandung Metropolitan has rapid development from Bandung City to regions arround it. With the increasing of activity rate, good infrastructure planning including transportation system planning are needed. Decision making in planning implies many considerations, so that transaction cost such as information, negotiation, enforcement, and agency were involved. For the purpose of increasing public services, study of inter-regional collaboration models are needed. Based on the analysis, found that there are factors that will cause transaction costs such as unequal distribution of information, conflict of interest, actor who dominates, and lack of commitments of stakeholders. Then the results obtained that the model that appropriate to applied in Greater Bandung Metropolitan is jointly-formed authority, which is an institution consisting of representatives from each local governments and has the authority to execute policy in particular sector.