Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI REGULASI PERIZINAN TERHADAP JOINT VENTURE PADA SEKTOR EBT BIDANG KETENAGALISTRIKAN Qisti, Launa
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5012

Abstract

Sumber daya listrik menjadi kebutuhan dasar manusia untuk berbagai sektor kehidupan. Penggunaan energi fosil sebagai bahan baku utama penyediaan listrik di Indonesia memiliki karakter energi yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Solusi pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi jalan keluar atas komitmen Pemerintah dalam mengusung capaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pengembangan penyediaan tenaga listrik sektor energi baru terbarukan masih ditemukan kendala yang signifikan yakni keterbatasan pendanaan dan teklonogi pemanfaatannya. Melalui Foreign Direct Investment (FDI) dalam joint venture diharapkan dapat mendorong investor asing untuk memberikan dukungan pengembangan pemanfaatan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Berkaitan dengan pemanfaatannya dalam sektor ketenagalistrikan, diperlukan perhatian khusus terhadap aspek perizinan bagi investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hukum investasi internasional dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan, menjembatani kesenjangan antara investasi dan pembangunan. Kendala perizinan yang disebabkan perubahan regulasi yang ada dan belum siapnya tekonologi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia serta sumber daya lainnya yang mumpuni. Hal ini perlu disiapkan dan diatur secara terperinci dalam regulasi dan kebijakan di Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya baru terbarukan.
Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi Kasus : Kampoeng Batik Laweyan Bisthomi, Isa; Dwi Irawan, Januar; Qisti, Launa
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, absorbing 97% of the non-agricultural workforce and making a significant contribution to GDP. However, limited access to formal financing remains a major obstacle. Conventional banks often view MSMEs as high-risk, making it difficult for them to obtain loans. Peer-to-Peer (P2P) lending emerges as a technology-based solution, offering easier access to financing with lighter requirements and faster processes. This study aims to examine the role of P2P lending in enhancing financial inclusion and the capacity of MSMEs, focusing on the case study of Kampoeng Batik Laweyan in Solo. The research uses a normative juridical approach, combining legal analysis with field data. This study analyzes regulations related to P2P lending and its implementation in supporting MSMEs financial inclusion. The findings show that P2P lending not only improves access to financing but also fosters innovation, market expansion, and the sustainability of MSMEs. Strong regulation is needed to maintain public trust and ensure the sustainability of this sector. Therefore, P2P lending plays an important role in supporting the growth of inclusive and competitive MSMEs. It is recommended that the government strengthen regulations and provide training to MSMEs to utilize P2P lending as an alternative financing option that is more accessible.