<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tidak terjadi tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan data kualitatif yaitu berupa dokumen serta informasi yang diperoleh langsung dari Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas prosedur pengeluaran kas di Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Serta bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan atas prosedur pengeluaran kas di Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah atas prosedur pengeluaran kas di Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokmen terkait yaitu Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disertai dengan dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas. Serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penerapan atas prosedur pengeluaran kas di Biro Perekonomian dan Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Barat meliputi, terbatasnya SDM yang kompeten, kesalahan dalam menerjemahkan perintah dan pengabaian manajemen.  Kata kunci: analisis, penerapan, sistem, pengendalian intern, prosedur, pengeluaran, kas]]>
