Prabowo Setyo Aji
Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Aji, Prabowo Setyo
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3578

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child’s birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.
Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Aji, Prabowo Setyo
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3578

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child’s birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.
Confirmation of State-Owned Enterprise Finances as State Finance to Strengthen Attestation of Criminal Acts of Corruption in State-Owned Enterprises (SOEs) Aji, Prabowo Setyo; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.94769

Abstract

The researcher looks at the presence of state funds under the supervision of State-Owned Enterprises, which clearly still generates different interpretations of the matter of state financial situation. The researcher became interested in doing a legal study to assist in attesting elements of state financial losses in criminal activities of corruption inside State-Owned Enterprises. This paper aims to investigate and comprehend the presence of state finances in State-Owned Enterprises to support the attestation of aspects of state financial losses in State-Owned Enterprises in addressing criminal actions of corruption. Analyzing the legislative and case approaches helps one to adopt a normative juridical writing style. Since State-Owned Enterprises officials with strategic duties and authority and a significant part in the running of the national economy commit corruption offenses, they constitute a type of corruption as an unusual crime. Under the application of the unique nature of Lex Specialis of the Corruption Eradication Law, which follows the flow of state finances wherever the money is located, efforts aiming at strengthening attestation of state financial losses under the management of State-Owned Enterprises declare losses resulting from unlawful acts or fraud as state losses.