Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS KELAMIN (HOMOSEKSUAL) Erfa, Riswan
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The writing of Journal in the form of research is motivated by three issues. First, juridical problems that can be observed from the vacuum of norm. Article 292 of the Criminal Code only formulate criminal sanctions for perpetrators who commit indecent acts between same-sex with child victim. Second, theoretical issue, crime can be interpreted as a mala in se or bad deeds in itself, prohibitted behavior based on public agreement on procedures for the prohibition. Third, sociological problems that can be observed from  the discovery of indecent acts performed by same-sex couples and the refusal of the major community to the existence of homosexuals. Aims in writing of this journal are formulated in two formulation. First: To analyze and explain indecent acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act (offense) in Indonesia. Second: To analyze and explain concept of criminal law policy formula for indecent acts by criminalizing same-sex couples in Indonesia. The writing of Journal uses normative legal research methods. Acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act,  first: Juridical basis, can be based on Law Number 11 of 2012, the Pancasila as well as several articles in the Constitution of Indonesia and the last is Article 1 (1) of the Criminal Code concerning on the principle of legality. Second: the theoretical basis, can be based on the criminalization of indecent acts to the indecent acts undertaken by same-sex couples have met the general criteria of the criminalization supported by the form of criminalization theory, the theory of natural law, positivism, and human rights. Third: sociological basis, indecent acts by same-sex couple as an act that is not in line with the spirit of the nation, the public reaction to the rejection of homosexual activity, and not in line with the rules of indigenous peoples. Furthermore, the concept of policy formulation in the criminal law to criminalize the indecent acts performed by same-sex couples in Indonesia can be made by taking into account several things. Noting the criminal law policy and pay attention to the  comparison of conceptual settings.   Key words: criminalization, indecent acts, same-sex couples Abstrak Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya kekosongan norma. Pasal 292 KUHP hanya merumuskan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang korbannya anak. Kedua, permasalahan teoritis, kejahatan bisa ditafsirkan sebagi mala in se atau perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan luas tentang tata kelakuakan bagi satu larangan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati dari ditemukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dan penolakan dari mayoritas masyarakat terhadap keberadaan homoseksual. Tujuan penulisan jurnal ini dirumuskan dalam dua rumusan. Pertama: untuk menganalisa dan menjelaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin  perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik) di Indonesia. Kedua: untuk menganalisa dan menjelaskan konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan tindak pidana, pertama: Dasar yuridis, didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2012, Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD NRI dan terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas. Kedua: dasar teoritis, didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori hukum alam, positivisme, dan HAM. Ketiga: dasar sosiologis,  perbuatan cabul sesama jenis kelamin sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, serta tidak sejalan dengan corak masyarakat hukum adat. Selanjutnya konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin  di Indonesia dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana dan memperhatikan perbandingan konsep pengaturan. Kata kunci: Kriminalisasi, Perbuatan Cabul, Pasangan Sesama Jenis Kelamin
DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY) Erfa, Riswan
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.797 KB) | DOI: 10.53686/jp.v10i1.31

Abstract

Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkantujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arahadministrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematislengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasidata antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasandan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan.Landasan dan pedoman tersebut saat ini belum diformulasi dengan baik dalam sebuah produk hukum. Paper ini menjelaskandua hal yang menjadi fokus permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama paper iniberupaya untuk menjelaskan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis urgensi membentuk ketentuan hukum yang mengaturtentang digitalisasi administrasi pertanahan. Kedua menjelaskan konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan kedepan dalam konteks hukum. Permasalahan yang dikemukakan tersebut dianalisis dengan dengan beberapa teori, sepertiteori tujuan hukum dan teori politik hukum. Landasan filosofis digitalisasi tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakancerminan dari basis ideologis bangsa. Landasan teoritis didasarkan pada tujuan hukum untuk menciptakan kepastian,kemanfaatan, dan keadilan. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganaspek pertanahan dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertahanan yangditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional selain memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pembangunan jugamesti memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY) Erfa, Riswan
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.31

Abstract

Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkantujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arahadministrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematislengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasidata antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasandan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan.Landasan dan pedoman tersebut saat ini belum diformulasi dengan baik dalam sebuah produk hukum. Paper ini menjelaskandua hal yang menjadi fokus permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama paper iniberupaya untuk menjelaskan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis urgensi membentuk ketentuan hukum yang mengaturtentang digitalisasi administrasi pertanahan. Kedua menjelaskan konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan kedepan dalam konteks hukum. Permasalahan yang dikemukakan tersebut dianalisis dengan dengan beberapa teori, sepertiteori tujuan hukum dan teori politik hukum. Landasan filosofis digitalisasi tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakancerminan dari basis ideologis bangsa. Landasan teoritis didasarkan pada tujuan hukum untuk menciptakan kepastian,kemanfaatan, dan keadilan. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganaspek pertanahan dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertahanan yangditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional selain memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pembangunan jugamesti memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.