Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu) Widowati, Cempaka; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19238

AbstractThe aim of this artile is to investigating the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal writing using empirical law research is descriptive. The research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which is related to the problem or research materials. Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complite partner company breach the contract.Key words : Joint Liability Guaranty; Breach of Contract; Venture Capital Contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaanya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Kata Kunci : Tanggung renteng; Wanprestasi; Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura.

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA Putra, Muhammad Rio Ervandra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19370

AbstractIn this articel is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This articel is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers.For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.Keywords : consumer finance companies , non performing loan , tortAbstrakDalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.Kata kunci : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi

AKIBAT HUKUM PENGHIBAHAN HARTA ORANGTUA KEPADA ANAK YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK YANG LAIN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purposes of this article are to know if the provisions of Legitime Portie according to civil code appropriate and applied in Judge Decision Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST and investigate the effect of law granting parental property to children who violate legitime portie according to Decision of Judge Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and case approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research indicate that the judge has applied the legitime portie provisions contained in the covil code to impose the verdict whose the decision is to grant the Plaintiff’s claim to cancel the Deed of No. 1 dated October 2, 1992 made in front of the Notary FJ Mawati on the “Wasiat” on behalf of Dicky Benjamin Masengi, as long as the contents concerning PT Lembah Nyiur Indah, is invalid or void by law. The legal consequences arising after the above verdict are the recalculation of assets already shared in the deed of the grant.Keywords: Grant Will; Legitime Portie; Legal EffectAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Legitime Portie menurut KUHPdt sudah sesuai dan diterapkan dalam Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan apa akibat hukum penghibahan harta orangtua kepada anak yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan legitime portie yang terdapat dalam KUHPerdata untuk menjatuhkan putusan dengan hasil putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Wasiat No. 1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta-harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut.Kata Kunci: Hibah Wasiat; Legitime Portie; Akibat Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY) Carakata, Sharen Peari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.

KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta) Dradjad, Gracia Weningayu; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractAs the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have been regulated by law such as pawning, fiduciary, mortgage right and borgtocht, but now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates. This article aims to determine the legal construction of teacher certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia. The research used is descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. The results showed that teacher certificates used as collateral in financing in BPR Syariah Dana Mulia Surakarta included in the category letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that can be guaranteed, however their use as collateral is more effective in practice.Keywords: financing; collateral; teacher certificate.AbstrakSeiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtoch, namun kini terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.Kata Kunci: pembiayaan; agunan; sertifikat guru.

TINJAUAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH Setyaningtyas Ratnasari, Wiedtriana Putri; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48426

AbstractThis article has aims to know legal protection and dispute resolution for creditor about land guarantee that has been not registered as a Mortage rights. This research was categorized as doctrinal research and prespective though which means writer will give argumentation to know and ensure the problem solving over this research. The data used by writers which are primary legal material and secondary legal material, one of them is based on Law Number 4 year 1996 about Mortgage. Material techniques collect did by library search which means riset, seek for reference which relevant to this research. This research approach by some of the constitution and used to concern legislation and regulation. Material data analysis used to deductive thinking scheme. These results shows if legal protection to creditor about land guarantee that has not registered as a Mortage rights can’t be used as guarantee in their agreement between creditor and debitor. This was happened because the guarantee has not been registered as Mortage Rights, and for creditor that didn’t hold Mortgage Certificate the legal protection isn’t covered by the Regulation though. Legal protection that can used refers to Article 11 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, mentions that all of debitor wealth included moveable property either not, even wealth that will appear in the future used as a guarantee. Second, dispute resolutions didn’t mention a more detail in their agreement. Clausule on the agreement just mention about deliberation, but it can’t help to finished the dispute between both of them. Thus, writers had an argumentation if dispute resolution finished by lawsuit at court.Keywords: Land Guarantee; Legal Protection; Dispute ResolutionAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian bagi kreditor atas jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif, yaitu penulis akan memberikan argumentasi guna menjawab rumusan masalah. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji, membaca buku-buku atau sumber yang relevan dengan penulisan hukum ini. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan yang akan menggunakan legislasi dan regulasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan ini kreditor tidak bisa menggunakan jaminan tanah tersebut karena kreditor tidak memegang Sertifikat Hak Tanggungan, perlindungan hukum yang diberikan adalah mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jaminan yang dipakai adalah seluruh kekayaan debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Selanjutnya, penyelesaian sengketa para pihak juga tidak bisa diselesaikan apabila berpacu pada perjanjian hutang piutang, karena pada perjanjian tersebut hanya menyebutkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat. Namun, pada saat musyawarah mufakat kedua belah pihak tidak mencapai titik temu. Maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian dilakukan melalui gugatan wanprestasi.Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Tanah, Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN) Setiyaningsih, Devi; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48405

abstractThis article aimed to find out the MoU regulation according to Indonesian Law and the binding power of MoU according to the law contract. This research employed juridical normative approach, emphasizing on literature to obtain secondary data from primary, secondary, and tertiary law materials. The results of the research that special arrangements regarding the MoU are not found in various laws and regulations in indonesia. The basis for the entry into force of the MoU in Indonesia is based on the principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. In addition, it is also subject to the provisions concerning the contract in the Civil Code which basically adheres to an open system, which means that each person is free to enter into an agreement, both which has been regulated in the Law and which has not been regulated in the Law.Keyword: Position; Binding force; Memorandum of Understanding; Contract LawAbstrakArtikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Memorandum of Understanding (MoU) menurut hukum di Indonesia serta kekuatan mengikat MoU menurut hukum perikatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan khusus mengenai MoU tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dasar berlakunya MoU di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu juga tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang ada dalam KUH Perdata yang pada dasarnya menganut sistem terbuka, yaitu berarti setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Kedudukan; Kekuatan Mengikat; Memorandum of Understanding; Hukum Perikatan

STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF Daniel, Clinton Eintstein; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60033

AbstractThis article aims to find out how far legal protection applied for new creditor incessie and legal stand for law application to law protection for cessie reviewed by National Law Number 42 of 1999 on Fiducia’s Guarantee and Book Of Private Law and the weaknesses of the law which protected the new creditor. This research is normative law basic with a prescriptive view and law approach. This research’s primary data resources is the national law and Book of Private Law Indonesia, and then for the secondary data resource is obtained by official document,scientific document, law journals, and literature which support this research. This research data collection techniques used is library studies with syllogism method by seeing the law and the fact of that law to concluded it with the result is there’s so many weakness on the laws about cessie because that cessies law only explain the meaning of cessie and referral mechanism without protect the new creditor it self which means the law is vulnerable to being made it fictious because the document can be made with signed agreement which that signed agreement isn’t has a perfect argumentation as an authentic agreement, and it doesn’t have a rule that cessie must be registered on any certain institution so that new creditors are prone to fictitious cessie. Because of that, we need a cessie’s law reformulation from a law that protect the new creditor, and a law that makes cessie must be registered on cessie institution it self.Keyword : cessie;application;law AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diterapkan kepada kreditur baru dalam bidang cessie dan dasar penerapan konstruksi hukum dari penerapan perlindungan hukum dari cessie ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan tersebut dalam melindungi kreditur baru. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer ini undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian untuk data sekunder diambil dari telaah tulisan karya-karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur yang mendukung dalam melakukan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan metode penelitian silogisme dengan cara melihat aturan hukum dan juga melihat fakta hukum kemudian ditarik menjadi suatu konklusinya yang menghasilkan bahwa ada nya kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan cessie karena peraturan cessie hanya menjelaskan tentang pengertian dan tata penyerahan dari cessie itu sendiri tanpa adanya peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur baru itu sendiri sehingga rawannya terjadi cessie fiktif karena akta cessie boleh dibuat secara bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum tidak sesempurna akta otentik, juga tidak adanya aturan bahwa cessie harus didaftarkan kepada suatu lembaga apapun sehingga kreditur baru rawan terkena cessie fiktif. Maka dari itu perlunya reformulasi peraturan hukum mengenai cessie dimulai dari aturan untuk perlindungan kreditur baru, dan aturan bahwa cessie yang harus didaftarkan ke suatu lembaga khusus tersendiri.Kata Kunci : cessie;penerapan;hukum

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PADA SUAMI AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt) Nur Yumna S, Luthfita Yuliana; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60044

AbstractThe purpose of this article is to find out the basic considerations of judges in deciding divorce case Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Surakarta. The method used in this legal article applies perspective and is applied. The advice used is an update carried out to resolve broad legal issues to find out custody or child custody of divorced husbands. The collection of legal material is done by studying the literature. This research is based on primary legal material consisting of laws and court decisions and secondary legal material consisting of books, journals, and articles. The return of legal material in this revision uses literature study or document study techniques. The results obtained are the basic law in collecting child custody from divorce, in this decision in accordance with the provisions of the Marriage Law, the Child Protection Act, and the judge's decision. In this case, the judge must consider everything that happened at the hearing. Keywords: Marriage; Divorce; Child Detention AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt dalam menetapkan hak asuh anak pada suami. Metode yang digunakan dalam artikel hukum ini bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi untuk mengetahui hak pemeliharaan atau hak asuh anak pada suami akibat perceraian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah dasar hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada suami akibat perceraian, dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan dari hakim. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.Kata Kunci : Perkawinan; Perceraian; Hak Asuh Anak

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT Kurniawati, Yonna Aprilla; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28946

abstractThis articles aims to find out what problems arise if there is a default of contract and resolution of the problem. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the non-doctrinal research is descriptive research. The approach used is a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data are interview and literature study. Data analysis techniques use qualitative data by using, grouping, and selecting data obtained from field research, then proceed with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that PT Cemerlang Unggas Lestari is a provider of production facilities for broiler cultivation. PT Cemerlang Unggas Lestari implements a system of partnership with community farmers. Collaborative partnership arises through an extensive process to community farmers, which is then set forth in a Broiler Cultivation Partnership Cooperation Agreement. In the partnership cooperation agreement, it was concluded that there were several problems related to the non-registration of collateral and immovable property belonging to the nucleus by the nucleus and there were several plasma parties who defaulted. How to solve the problem through negotiation. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Privat Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Privat Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Privat Law