Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law
Ambar Budhisulistyawati, Ambar
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG SURAKARTA DAN BANK BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA Yunianti, Nur Intan; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40383

Abstract

AbstractThis article aims to determine the effectiveness of personal guarantees on the settlement of nonperforming loans at the Bank BRI of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah of Surakarta Branch. This study uses empirical(nondoctrinal) legal research methods with the nature of descriptive research and qualitative approaches. The study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.  Data collection techniques in the form of taking primary data from interviews or interviews accompanied by studies of supporting documents. The results of the study indicate that there is a guarantee of individuals (borgtocht) in the form of coorporate guarantees and personal guarantees as an additional guarantee after the existence of material guarantees (fixed assets) but is able to be a tool for creditors in monitoring the continuity of the debtor’s business. Based on the results of the study according to the authors it can be seen that the effectiveness of individual guarantees in the settlement of non-performing loans is less effective because it is less able to guarantee the completion of credit at the BRI Branch of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah Surakarta Branch considering the execution of the execution is too complicated. As well, these two banks have never sued the execution of individual guarantees to the District Court. During this time credit settlement uses fixed assetsKeywords: Effectivity, Credit, Persnal GuaranteeAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui efektivitas jaminan perorangan (personal guarantee) pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (nondoktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif and pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan  sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan Perseorangan (borgtocht) baik berupa coorporate guarantee maupun personal guarantee sebagai jamminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan (fixed asset) namun mampu sebagai alat bantu kreditur daalam memonitor kelangsungan usaha debitor. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa efektivitas jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah kurang efektif karena kurang dapat  menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, kedua bank ini belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri. Selama ini penyelesaian kredit menggunaka jaminan kebendaan (fixed asset)Kata kunci: Efektivitas, Pemberian Kredit, Jaminan Perorangan
STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Wargianti, Puspa; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19220

Abstract

AbstractThis article aims to explaining the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) in PT Madubaru Yogyakarta and the obstacles with the solutions. This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder from literature review. The data collection technique used is an interview and a document or literature review. Based on the research and discussion, PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) through the activities of Partnership and Community Development Program. PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) pursuant to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company in pratice in the form Partnership and Community Development Program with reference The Regulation of Minister of State-Owned Enterprise Number Per-09/MB/07/2015 changed to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/12/2016. Obstacles in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) are should not seize collateral, loan repayments are stuck, difficult to match the time of the assisted partners for the training activities, difficult to survey the location of candidates targeted, and limited Human Resources to implement CSR Corporate Social Responsibility.Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Limited Liability Company AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) di PT Madubaru dan kendala-kendala beserta penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekuder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan, PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) melalui kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan  berpedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu tidak diperbolehkannya sita agunan, macetnya pengembalian pinjaman, sulitnya mencocokan waktu mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, kesulitan survey lokasi calon binaan dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility).  Kata kunci : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Perseroan    Terbatas
EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu) Widowati, Cempaka; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19238

Abstract

AbstractThe aim of this artile is to investigating the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal writing using empirical law research is descriptive. The research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which is related to the problem or research materials. Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to  settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complite partner company breach the contract.Key  words  :  Joint  Liability  Guaranty;  Breach  of  Contract;  Venture  Capital Contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi   perusahaan pasangan   usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data  sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaanya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Kata  Kunci  :  Tanggung  renteng;  Wanprestasi;  Perjanjian  Pembiayaan  Modal Ventura.
AKIBAT HUKUM PENGHIBAHAN HARTA ORANGTUA KEPADA ANAK YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK YANG LAIN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25590

Abstract

AbstractThe purposes  of  this  article  are  to know if the provisions of Legitime Portie according to civil code appropriate and applied in Judge Decision Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST and investigate the effect of law granting parental property to children who violate legitime portie according to Decision of Judge Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials  is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and case approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research indicate that the judge has applied the legitime portie provisions contained in the covil code to impose the verdict whose the decision is to grant the Plaintiff’s claim to cancel the Deed of No. 1 dated October 2, 1992 made in front of the Notary FJ Mawati on the “Wasiat” on behalf of Dicky Benjamin Masengi, as long as the contents concerning PT Lembah Nyiur Indah, is  invalid or void by law. The legal consequences arising after the above verdict are the recalculation of assets already shared in the deed of the grant.Keywords: Grant Will; Legitime Portie; Legal EffectAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Legitime Portie menurut KUHPdt sudah sesuai dan  diterapkan  dalam  Putusan  Hakim  Nomor  433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST  dan  apa  akibat  hukum penghibahan  harta  orangtua  kepada  anak  yang  melanggar  hak  mutlak/hak  legitime  portie  menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan legitime portie yang terdapat dalam KUHPerdata untuk menjatuhkan putusan dengan  hasil  putusannya  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  membatalkan Akta  Wasiat  No.  1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta-harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut.Kata Kunci: Hibah Wasiat; Legitime Portie; Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY) Carakata, Sharen Peari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39339

Abstract

AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari  perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.  Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang  tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.
KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta) Dradjad, Gracia Weningayu; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40375

Abstract

AbstractAs the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have been regulated by law such as pawning, fiduciary, mortgage right and borgtocht, but now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates. This article aims to determine the legal construction of teacher certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia. The research used is descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. The results showed that teacher certificates used as collateral in financing in BPR Syariah Dana Mulia Surakarta included in the category letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that can be guaranteed, however their use as collateral is more effective in practice.Keywords: financing; collateral; teacher certificate.AbstrakSeiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtoch, namun kini terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.Kata Kunci: pembiayaan; agunan; sertifikat guru.
ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA Putra, Muhammad Rio Ervandra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19370

Abstract

AbstractIn this articel is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This articel is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers.For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.Keywords : consumer finance companies , non performing loan , tortAbstrakDalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.Kata kunci : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN JAVA MOTOR TRANSPORT SEMARANG TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA TERJADI KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN Dewi, Hanna Nurhayati Candra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19228

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to examine the form of the responsibility of the company's Freight Transport Motor Semarang Java against the owner of the goods in the event of delay or damage to goods transport. The method of approach in writing this is sociological, juridical specifications of this research is a descriptive qualitative research. Data source using primary data and secondary data. Engineering data collection using the study interviews and a library/study documents. Data analysis techniques using descriptive qualitative approach. Based on the results of research that has been done, the conclusion that the responsibility of the company's Java Motor Transport in case of damage the delay in Semarang on goods is going to replace the damage goods he based on the results of the deliberations, the item is replaced and shipped back to the recipient with the transport expenses borne by the company Java Motor Transport.Key Words: Responsibility Of The Carrier; Damage; Delays. AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut; Kerusakan; Keterlambatan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen) Dahayu, Cinde Semara; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40371

Abstract

AbstractThe article purpose to find out the conformity of the implementation of partnership cooperation agreement to the Government Regulation Number 44 of 1997 concerning Partnership juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Micro Small Medium-sized Enterprises. The research object of partnership cooperation was carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. The legal writing in the current research employed empirical legal research approach which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch in Sragen has not met all of the requirements contained in the partnership agreement determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business critera, contract period, and the settlement of disputes. The agreement has no provision regarding the form of development, the right, and the duty of each party. Keywords: Brownies Cinta; Cooperation Agreement; Government Regulatio; Micro Small Mediumsized Enterprises, Partnership.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan denganPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Obyek penelitian kerjasama kemitraandilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi semua ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah  ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan  Brownies Cinta Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan penyelesaian perselisihan. Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan, dan hak kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci: Brownies Cinta; Kemitraan; Perjanjian Kerjasama; Peraturan Pemerintah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG) Ramadhina, Eva Andari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT /2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can’t be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.Keywords: Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles AgreementAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.  Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian
Co-Authors Abdul Aziz, Muhammad Zahid Ade Witoko, Prasetyo Anjar Sri CN, Anjar Sri Asmar Fauzan, Muhammad Rizki Carakata, Sharen Peari Chintya Kosasih, Dinaselina Dahayu, Cinde Semara Daniel, Clinton Eintstein Dewi, Hanna Nurhayati Candra Dradjad, Gracia Weningayu Kurniawati, Yonna Aprilla Nur Yumna S, Luthfita Yuliana Putra, Muhammad Rio Ervandra Putra, Muhammad Rio Ervandra Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda Ramadhina, Eva Andari Sakti, Socha Tcefortin Indera Setiyaningsih, Devi Setyaningtyas Ratnasari, Wiedtriana Putri Wargianti, Puspa Widowati, Cempaka Widowati, Cempaka Yosi Krisharyawan, Yosi Yudho Taruno Muryanto Yunianti, Nur Intan