Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan POLITIK JAWI : Journal of Southeast Asia Islamic Contemporary Issues E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat AEGIS : Journal of International Relations Journal on Education Jurnal Arajang SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya International Journal of Social Service and Research INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Journal of Government Science Studies Eduvest - Journal of Universal Studies Kajian Ilmu Sosial Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Hamka
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Reformasi Birokrasi: Antara Netralitas Politik Dan Tuntutan Pelayanan Publik Hamka Hendra Noer
Jurnal Paradigma Vol 18, No 2 (2014): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/paradigma.v18i2.2411

Abstract

Bureaucratic reformation ultimately seen as part of an overall reform of the post New Order government. First of all, to establish a neutral bureaucracy of politics. Second of all, to improve services as a public service institution. In the case of a neutral bureaucratic, politics has brought signi cant results. In the general election three times (in 1999, 2004, and 2009), the involvement and mobilization of political support through the bureaucracy was lesser compare to what happened during the New Order government. However, the attempts to do politicized bureaucracy snaking is unavoidable. Firstly, with regard to the nature of bureaucracy that can not be separated from the need to ght for its own interests—in addition to providing public services. Secondly, there is an involment from the political of cials. On the other hand, the attempts to perform public service continued through the decentralization policy. Although in general, decentralization policies have not been able to encourage or strengthen the public services carried out by the bureaucracy. Bureaucratic reformation in Indonesia, requires a long time to complete. Wishing that in order to have a professional bureaucracy and enabling better public services, may not be realized in a short time.
Birokrasi Politik dan Perilaku Korupsi Hamka Hendra Noer
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBirokrasi, politik dan tindak korupsi sudah sangat lain dimaknai masyarakat mempunyai kedekatan. Banyak faktor dan fakta yang memperlihatkan hal itu. Oceh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, maka akan sangat menarik mengkaji pengaruh birokrasi, politik terhadap perilaku korupsi di Indonesia, sehingga dapat kita ketahui jika praktik korupsi di kalangan birokrasi tidak sekadar disebabkan oleh perilaku yang abnormal, sistem yang melandasi perilaku itu sendiri juga dalam kondisi abnormal. Kata Kunci: Birokrasi, Politik, Perilaku Korupsi AbstractThe bureaucracy, politics, and corruption behavior are known by the society as one for another. As we can see it is proven by number of factors and fact towards the situation. Hence,  by using qualitative methods, it would be even interesting to analyze the impact of bureaucracy; such political situation towards corruption behavior in Indonesia, therefore we shall find if the corruption in bureaucracy is caused by both abnormal behavior also its own system.   Keywords: Bureaucracy, Politics, Corruption Behavior
Edukasi Kebijakan Organisasi Adaptif di Era VUCA pada Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Leuwiliang Bogor Abdul Rahman; Mulkan Habibi; Ali Noer Zaman; Hamka Hamka; Muhammad Sahrul
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 3 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i3.7133

Abstract

Eskalasi revolusi industri 4.0 semakin menjadi tantangan berat bagi suatu organisasi. Saat ini dunia juga terus dihadapkan pada volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) yang secara praktis juga semakin meningkat, terlebih di tengah-tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Oleh karena itu setiap organisasi dituntut untuk dapat adaptif, khususnya dalam membuat kebijakan dan menatakelola organisasi. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Leuwiliang Bogor merupakan sub organisasi Muhammadiyah yang juga tidak luput dari tantangan tersebut. Namun demikian, kegiatan operasional mereka yang terefleksi dalam 4 gerakan yakni: student earth generation, campaign inklusi, pelajar sehat, dan studentpreneur menjadi terhambat karena efek pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas peserta dalam menghasilkan kebijakan dan menatakelola organisasi. Metode yang digunakan ialah edukasi atau peningkatan pemahaman terhadap 50 peserta mengenai dimensi atensi kebijakan, strategi tata kelola organisasi adaptif, dan pentingnya membangun mindset adaptif. Sementara itu, pengambilan data untuk evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebagai bentuk feedback atas materi yang telah disampaikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh implikasi signifikansi pemahaman terhadap aspek kebijakan, strategi tata kelolanya, dan mindset untuk adaptif. Hal itu diperkuat dari beberapa hasil sebagai berikut: Pertama, materi edukasi yang diberikan berimplikasi positif pada peningkatan pengetahuan dan kapabilitas operasional peserta. Hal ini dibuktikan dari banyaknya peserta yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan pengetahuan yakni sebesar 90% (45 dari 50 peserta) dan yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan kapabilitas operasional peserta yakni 86% (43 dari 50 peserta). Kedua, pelaksanaan kegiatan memuaskan karena 42 dari 50 peserta (84%) menyatakan puas.
PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017 Galuh Artika Suri; Hamka Hamka; Ali Noerzaman
Independen Vol 1, No 1 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.429 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.1.30-40

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji peran United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global  atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Penelitian ini menggunakan metode literatur (LiteratureReview Method) dengan bentuk kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap permasalahan UN Women. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Literature Review Method dan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif deskriptif dengan menganalisa menggunakan teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini ditemukan tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.
PERANG DAN KEAMANAN DALAM TINJAUAN TEORI NEOREALISME DAN INSTITUSIONALISME Hamka Hendra Noer
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.25-36

Abstract

The theory of neorealism stated that the strong and powerful will dominate and monopolize the world, whereas the insignificant will become marginalized. This concept was focused on gaining benefits rather than having a profound cooperation between countries. However, the said theory which also believed in pro-war (propaganda) has been argued by institutionalism theory. The institutionalism theory proposed that the outbreak of war may be caused by a failure in political institutions. Therefore, safety issues were more than military affairs but national security and economic relations between countries. The conspicuous objectives between those theories were that the institutionalists believed in sustainable cooperation of both parties to achieve an absolute benefit, whereas the neorealists relied on gaining advantages in cooperation. The article uses the library research and implements a qualitative-critical descriptive on the research method.  Discourse analysis is carried out to prevent an overlapping data in the data analysis. In conclusion, theory of neorealism implements a domination by monopolizing power to elude a cooperation to occurred. Meanwhile, the institutionalism theory would prioritize on finding a win-win solution to resolve conflict in order to evade war. 
THE IMPACT OF FOREIGN DEBT ON IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S FOREIGN POLICY 2014-2022 Asep Setiawan; Djoni Gunanto; Hamka; Muhammad Yusuf Saputra
Jurnal Arajang Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Arajang Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v5i2.2142

Abstract

A country's foreign debt is aimed at maintaining economic growth. However, in practice, it also affects bilateral relations and international behavior. Indonesia has accumulated foreign debt reaching Rp 7000 trillion from various countries and institutions. This study aims to examine the impact of foreign debt on Indonesia's foreign policy during Joko Widodo's administration from 2014-2022. The study uses a qualitative approach, with data collected through interviews of government officials and academics as well as analysis of document sources. This research uses the concepts of foreign debt, foreign policy, and complex interdependence. The results showed three patterns of Indonesia's foreign relations with debtor countries. First, Indonesia establishes positive relationships with debtor countries. Second, Indonesia avoids getting involved in conflicts with cricket-giving countries on a number of bilateral issues. Third, Indonesia is reluctant to criticize creditors involved in bilateral and international issues while carrying out free and active foreign policy.
Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern Noer, Hamka Hendra
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teori demokrasi sebagai sub-bidang ilmu politik berbarengan dengan keberadaan demokrasi modern. Sejak didirikan, teori negara telah mendominasi demokrasi modern. Dalam studi tentang demokrasi modern, para ahli telah membedakan antara pemahaman demokratis dan teori demokrasi. Perbedaannya membantu menjelaskan pendekatan terhadap subjek demokrasi menurut para pakar ilmu politik. Sejumlah teori demokrasi telah muncul di lingkungan akademik dan merupakan hasil dari para ilmuwan politik profesional. Literatur yang dibahas tentang teori demokrasi kontemporer mengungkapkan ada lima teori demokrasi yang mendominasi literatur — meskipun masih banyak yang tumpang tindih. Kelima teori yang bertahan adalah: (a) pluralis, (b) partisipatif, (c) liberal minimalis, (d) deliberatif, dan (e) agonis. Mayoritas perdebatan teoretis di antara para ilmuwan politik sehubungan dengan teori demokrasi harus melibatkan satu atau lebih teori-teori yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang teori demokrasi modern, setiap murid harus memahami perbedaan tersebut. Sebagian besar perdebatan teoritis di antara para ilmuwan politik tentang teori demokrasi melibatkan satu atau lebih teori-teori ini. Karena itu, setiap siswa yang ingin mengeksplorasi pemikiran demokratis modern harus memahami perbedaan dalam lima teori ini.
Portrait of the Politicization of Indonesian Bureaucracy in the 2024 Election Noer, Hamka Hendra
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 03 (2024): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i03.735

Abstract

This study delves into the intricate relationship between the state and government, with a specific focus on bureaucracy as a pivotal component of government policy. Against the backdrop of political science, the article investigates the politicization of bureaucracy during the 2024 elections in Indonesia. By tracing the historical trajectory of bureaucratic politicization from the New Order to Reformasi, the research sheds light on the evolution of this phenomenon. Emphasizing bureaucratic neutrality as a cornerstone of good governance, the study employs a qualitative-critical descriptive approach through literature reviews. Qualitative data, derived from expert statements and scientific perspectives, undergoes rigorous analysis using discourse and content analysis methods. The historical analysis exposes the enduring link between bureaucracy and politics, notably during the New Order era, characterized by Golkar's absolute dominance. Despite post-1998 bureaucratic reforms, the persistent challenge of bureaucratic politicization looms large, especially in anticipation of the 2024 elections. The research underscores that achieving bureaucratic neutrality encounters obstacles rooted in the political system and socio-political conditions. Conceptual and theoretical discussions, though robust, falter in implementation. Effectuating bureaucratic neutrality mandates stringent adherence to rules, commitment from all bureaucracies, and robust supervision and law enforcement. The imperative for bureaucratic neutrality in the 2024 elections necessitates comprehensive socialization across bureaucracies and active stakeholder engagement, particularly from political parties. Fostering awareness of bureaucratic integrity and neutrality is indispensable for upholding public service duties and advancing the principles of good governance in Indonesia.
Evaluasi Kritis Hubungan antara Indonesia dan China-Tiongkok Hamka Hamka; Sri Yunanto; Cecep Effendi
Journal on Education Vol 7 No 1 (2024): Journal on Education: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i1.7127

Abstract

This study critically evaluates the relationship between Indonesia and China from 2014 to 2023, a period marked by significant geopolitical shifts and economic collaborations. The research examines the multifaceted nature of this bilateral relationship, encompassing economic partnerships, strategic challenges, and regional dynamics. Particular attention is given to China's Belt and Road Initiative and its impact on Indonesia, as well as the complexities surrounding territorial disputes in the South China Sea. The study highlights Indonesia's efforts to balance economic opportunities with national interests, emphasizing its careful diplomatic approach and strategic positioning in Southeast Asia. This analysis provides insights into the evolving nature of Indonesia-China relations and their implications for regional stability and Indonesia's long-term development prospects.
Analisis Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024: Kasus di Kecamatan Kebayoran Baru Setra, Raka Yudi; Noer, Hamka Hendra
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/nntywp38

Abstract

Perilaku pemilih pemula di Kecamatan Kebayoran Baru merupakan perilaku yang kemudian baru memilih pada saat hari pemungutan suara terutama pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kecamatan Kebayoran Baru. Perilaku pemilih pemula di Kecamatan Kebayoran Baru dalam lingkup pemilih pemula secara keseluruhan mengetahui para Presiden dan Wakil Presiden melalui sosial media (Instagram, Tiktok, artikel, biografi). Banyak dari pemilih pemula untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, seperti meliha informasi seputar kepemiluan melalui media sosial, maupun melihat siaran 5 kali debat kandidat yang di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perilaku pemilih pemula di Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan teori Perilaku Pemilih (Stuktural, Sosiologis, Psikologis dan Rasional). Penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif dengan Teknik analisis isi secara empiris dengan teknik analisis isi secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian perilaku pemilih pemula di Kecamatan Kebayoran Baru dikategorikan menjadi tiga klasifikasi pemilih pemula pelajar SMA dan SMK, masyarakat sipil dan mahasiswa. Hasilnya, 60% Pemilih pemula masih berdasarkan model pendekatan rasional ketika memilih pada hari pemungutan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Co-Authors Abdul Rahman Achmad Zahir Budiman Ali Noer Zaman Asep Setiawan Cahya Wardha Tul-Jannah Cecep Effendi Damar Jaya Kusuma Danu Prasetyo Djoni Gunanto Galuh Artika Suri Indah Eka Priyanto Khalid Maulana Latifah Latifah Meti Mediyastuti Sofyan Muhammad Mahitala Aruna Muhammad Quraish Fadhil Muhammad Sahrul Muhammad Yusuf Saputra Mulkan Habibi Setra, Raka Yudi Sri Yunanto