Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Muhamad Hasan Muaziz, Muhamad Hasan
Satjipto Rahardjo Institute
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan; Hidayah, Nabilah Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1575

Abstract

Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia
LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN) Muaziz, Muhamad Hasan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330

Abstract

The social security program as mandated by the Indonesia Constitution is the basic responsibility of the government in terms of providing social protection to its people, with the hope that the Indonesian people will be able to achieve a prosperous life. The goal to be achieved by the government with the establishment of a social security system is to provide certainty of social protection and welfare for all people. The research method used in this research is normative juridical which makes the rule of law a norm. The results obtained from this study are that the financial investment system at BPJS Ketenagakerjaan is based on Rule Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body which in general there are three sources of investment in BPJS Ketenagakerjaan, which is a separated state asset. and not divided into shares, the result of the transfer of assets of the State-Owned Enterprises that organize social security programs, the results of the development of BPJS assets. And until now BPJS Ketenagakerjaan also does not have a clear legal instrument to make the basis for making cut loss policies for corporate actions on shares, so so far the management of BPJS Ketenagakerjaan has never taken cut loss actions.
Integritas Penyelenggara Pemilu Muaziz, Muhamad Hasan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.1408

Abstract

Buku dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bahwa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum.
Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan; Hidayah, Nabilah Nur
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1575

Abstract

Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia
Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City) Haryono, Andi Tri; Muaziz, Muhamad Hasan; Jaelani, Abdul Kadir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 1 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.1714

Abstract

This study tries to analyze the implementation of laws and policies regarding the development of urban agglomerations, analyze agrarian law regulations in Indonesia addressing industrial estate issues, and analyze the leading sectors and economic potential of the city of Semarang. In this study, the authors use the Base Sector Analysis/LQ Analysis, Economic Sector Performance Analysis/Shift Share Analysis, Growth Ratio Model Analysis/GRM, Klassen Typology Analysis, Overlay Techniques, and SWOT Analysis to measure the competitive advantage of each element), and provide policy recommendations for the government as well as for industry players. The object of this research is spread over several industrial areas located in Semarang City including Wijaya Kusuma Industrial Area, Candi Industrial Area, BSB Industrial Park, and Terboyo Industrial Estate. The findings of this study are that it is known that leading sectors such as warehousing, financial services, transportation, retail, real estate, trade, and construction are economic bases that are growing rapidly and can support the development of urban agglomerations.
Co-Authors Abdul Kadir Andi Tri Haryono Hidayah, Nabilah Nur