Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Istinbath : Jurnal Hukum
Widya Krulinasari, Widya
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA Krulinasari, Widya
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap Negara yang bersangkutan terhadap pencemaran udara yang melintasi batas Negara sebagai upaya mencegah global warming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh perusahaan atau individu sekalipun, tetap berada pada Negara yang bersangkutan selain itu bentuk tanggung jawabnya dapat berupa restitusi, kompensasi dan pemuasan. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pencemaran Udara, global warming.
Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai Krulinasari, Widya
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan tenaga nuklir tidak hanya menimbulkan efek yang bermanfaaat dan berguna bagi kehidupan masyarakat negara penggunanya. Tenaga nuklir juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi makhluk hidup maupun lingkungan apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Hukum internasional mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 butir 1 bagian b Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan alasan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu juga diatur dalam Convention on Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) dan The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir). Kata kunci: tenaga nuklir, tujuan damai, konvensi
PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAH DALAM SUATU NEGARA Krulinasari, Widya
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAHDALAM SUATU NEGARA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MEMBANTU ORANG TUANYA SEBAGAI NELAYAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Krulinasari, Widya
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v14i2.950

Abstract

Abstrak Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Membantu Orang Tuanya Sebagai Nelayan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia Indonesia sebagai Negara kepulauan dan salah satunya didukung oleh jumlah nelayan menjadikan Indonesia sebagai egara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi yang ada saat ini adalah kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan. Hal itu membuat tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya merupakan salah satu faktor anak nelayan putus sekolah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi ILO No.138 yaitu batas umur dikatakan dewasa 15 tahun, dan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 (1) (2) dan Pasal 32 (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Sementara Implementasi Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 59 yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah. Selain itu pula pemerintah dan lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah yang dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mancari ikan di lepas pantai seperti jermal. Yang dalam hal ini bisa disamakan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan. Kata Kunci : Pelindungan Anak, Hukum Internasional dan Implementasi
Co-Authors