Abdul Waid, Abdul
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ISIS: PERJUANGAN ISLAM SEMU DAN KEMUNDURAN SISTEM POLITIK: Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS dengan Sistem Politik Kekinian Waid, Abdul
Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic State of Irak and Syria (ISIS) kini menjadi teror menakutkan karena telah menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gerakan ISIS tidak akan pernah berhenti sebelum cita-cita besarnya tercapai untuk membentuk khilafah Islamiyyah. Gerakan ISIS bukan sekadar bertumpu pada dua titik: Irak dan Suriah. Secara historis, islamic state atau pun khilafah Islamiyyah yang menjadi cita-cita besar ISIS ternyata tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam maupun dalam sejarah peradaban Islam. Dari segi sistem politik, ISIS sebenarnya mengajak kita melakukan langkah mundur. Islamic State of Irak and Syria (ISIS) become horror terror influenced among countries, include Indonesia. The ISIS movement will not stop until it’s goal fulfill namely, khilafah Islamiyyah. The ISIS movement is not only focused on Irak and Syria but also among Islamic countries. Historicallly, ISIS or khilafah Islamiyyah don’t have legitimation in Islam and the history of Islamic civilization. And politically, ISIS don’t have strong foundation.
KULTURALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DEMI KEPENTINGAN PEREMPUAN (Upaya Mewujudkan Kultur Ramah Perempuan Sejak Dini) Waid, Abdul
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 13 No. 2 (2014)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2014.132.119-126

Abstract

Perempuan telah lama berada dalam posisi yang selalu dirugikan. Bukan hanya akibat tindak kejahatan yang  kerap terjadi pada perempuan, tetapi juga karena diskriminasi sosial yang lama mengakar kuat. Bahkan, perempuan seringkali tidak dianggap sebagai manusia, tetapi dianggap sebagai barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan. Seiring dengan itu, harus diakui bahwa kultur yang tercipta di tengah masyarakat memang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Artinya, perempuan dianggap sebelah mata, baik  dalam tatanan sosial, politik, pendidikan, maupun di tataran pemerintahan. Ironis sekali hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Padahal, doktrin demokrasi adalah persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, tanpa pandang bulu. Undang-Undang yang menaungi kepentingan serta memberi perlindungan kepada perempuan sebenarnya telah lama lahir. Tetapi, kultur di masyarakat tetap saja berlaku secara tidak adil dan selalu menempatkan perempuan berada dalam kasta yang paling bawah. Di sinilah diperlukan sebuah langkah serius dalam bentuk kulturalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menciptakan kultur ramah perempuan. Hal ini penting dilakukan karena sikap ramah perempuan tidak bisa hanya dipasrahkan kepada ketentuan undang-undang dan pemerintah, tetapi juga harus diperjuangan melalui proses budaya.
Dekonstruksi Media Massa Atas Peran Perempuan: Upaya Pemberitaan Sensitif Gender Waid, Abdul
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 5 No. 4 (2007)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2007.54.517-539

Abstract

Most people don't realize that recently mass media has been discrediting women. News about women by media displays them purely on physical appearance as though it had been an "image" for a woman. The most tragic fact is that the language used in mass media merely focuses on physical appearance. This fact is indicated by a huge "show" by mass media that only display women as a commodity. Indirectly, mass media have exploited women for their own interests; namely increase their ratings (for TV) and tiras (for printed press). Displaying women merely as an object can be regarded as a crime, but it happens both in the news and infotainment."Psikologi perempuan juga psikologi massa, hendaknya dipahami oleh para bapak yang kebanyakan menjadi penentu kebijakan. Bila rncsszr ada yang diperlakukan kurang adil, lebih-lebih itu mengenai perempuan, tanpa dimintapun bangkit perasaannya". Titie Said (Psikolog), 1999.
Nikah Siri In Maqāṣid al-Sharī'ah Review: A Critical Study of the Urgency of Marriage Registration in Islam Efendi, Zulfan; Waid, Abdul
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v3i2.17551

Abstract

This study examines the status of serial marriage and the urgency of marriage registration in Islam using the Maqāṣid al-Syarī'ah approach. This research is a normative legal research with a qualitative approach, which uses conceptual and legislative approaches. Data was obtained through literature studies on Islamic legal sources, ushul fiqh rules, and laws and regulations in Indonesia, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The results of the study show that the practice of serial marriage that still occurs in society has the potential to cause various negative impacts, especially for wives and children, such as the absence of legal certainty, difficulties in fulfilling inheritance rights, and weak protection of family rights. In the perspective  of Maqāṣid al-Syarī'ah which is oriented towards the benefit and prevention of harm, nikah siri is seen as a practice that causes harm. Based on the rules of dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, marriage registration is positioned as an urgent need (ḍarūriyyāt) to protect offspring (ḥifẓ al-nasl) and property (ḥifẓ al-māl). This study concludes that marriage registration in KUA or Civil Registry is an obligation in every marriage. State policies that require marriage registration are considered to be in line with the purpose of Islamic law in realizing the benefits and protection of citizens' rights. Thus, in the current context, nikah siri can be considered invalid because it is contrary to the principle of prevention of damage.