Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Populasi Jurnal Masyarakat dan Budaya Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Paulus Rudolf Yuniarto, Paulus Rudolf
Peneliti bidang perkembangan Asia Pasifi k, Puslit Sumberdaya Regional–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI).
Arts Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SIASAT BERTAHAN, MODEL PENGELOLAAN REMITANSI, DAN USAHA MIKRO KELUARGA BURUH MIGRAN Yuniarto, Paulus Rudolf
Jurnal Populasi Vol 23, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.834 KB)

Abstract

Tulisan ini menjelaskan pemahaman para tenaga kerja migran terhadap masalah, terutama yang terkait dengan kehidupan keseharian mereka, juga strategi mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul. Data yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap keluarga tenaga kerja migran di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Remitan dari migran, strategi mengatasi masalah dalam rumah tangga, dan institusi lokal adalah hal-hal yang penting diketahui untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu tenaga kerja migran. Hal-hal inilah yang perlu diketahui oleh organisasi tenaga kerja migran yang ada. Memahami persoalan tentang kondisi migran yang sebenarnya akan berimplikasi pada pengorganisasian mereka agar dapat menjadi aset di masa depan.
Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke Yuniarto, Paulus Rudolf
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.472 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.722

Abstract

Strata (sosial/ekonomi) masyarakat dan hubungan antar strata dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas (Community Driven Development/CDD) seperti contoh dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana: 1) Menentukan tatacara dan keseimbangan dalam mengambil keputusan publik; 2) Membuat kita awas terhadap ketergantungan, kekuasaan dan sumber-sumber dari kekuasaan; dan 3) Menentukan mudah dan sulitnya proses yang demokratis atau keberpihakan ke bawah. Hasil penelitian pada kelompok masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Merauke (Suku Yei dan Suku Marind-anim) memperlihatkan bahwa strata sosial pada lapisan masyarakat paling atas (elit kampung/marga mayoritas/warga yang cakap) sangat mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non elit). Lapisan masyarakat bawah yang (masih) biasa berburu dan meramu dan berorientasi hidup adalah ‘panen setiap hari’ (kemudahan akses makanan dari alam) tidak mudah (tidak rela) ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di imingi imbalan sejumlah uang. Oleh karenanya lapisan atas yang menjalankan dan menguasai bantuan dana kemudian mengadopsi sistem ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Di satu sisi, program kegiatan berusaha adil memberikan kemanfaatan pada seluruh masyarakat, di sisi yang lain, bantuan dana dipandang sebagai insentif material kepada masyarakat dan pengurus atas partisipasi yang dilakukannya. Akibat dari keseluruhan proses yang berjalan ini, memunculkan trend alokasi kegiatan dan lokasi pembangunan yang seringkali saling bertabrakan kepentingan, disertai kecenderungan biaya kegiatan yang lebih mahal (korupsi), dan akhirnya mempersulit penguatan proses demokratisasi.
MINORITAS MUSLIM THAILAND Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme Yuniarto, Paulus Rudolf
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 7, No 1 (2005)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.926 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v7i1.213

Abstract

The aim of this article is to describe Thailand Moslem minority with problem of assimilation, culture resistance and the root of separatist movement. One challenges that facing Thailand multiethnic people and Thai country today is management about diversity of ethnicity development. The characteristic of Thai multiethnic people strive for government attention especially related with crucial problem had been facing; ethnicity conflict and the rise up of communalism, separatism, and problem majority-minority relation. Composition of this problem in fact has related each others. The down fall of Thailand politics integration and obligation to accept Thai monolithic ethnic identity can be seen in anarchy demeanor of Moslem Patani to Thai government and claim for independencies Southern Thailand territorial separates from nation state of Thailand. The impact from integration process in the Thailand state building on Moslem area is create unstable relation between ethnic majority-minority, resources distribution and economics injustice form, the worn out of center government and local government democratic relation, social politics economic and culture polarizes. Stakeholder role like civil society organization (CSO), government, and military failed to take an integration policy program or conflict resolution.
Migrant Workers Empowerment Through Vocational Education And Community-Based Learning: A Study Case of Indonesian In Taiwan Yuniarto, Paulus Rudolf
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 9 No. 2 (2019): Indonesian Perspective on Migration, Refugee, and Diaspora Issues
Publisher : RMPI-BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the observation of Indonesian migrant workers vocational training programs and community based learning activities in Taiwan, the training programs play a part in assisting migrant workers to improve their skill and develop self-capacity building, to facilitate knowledge transfer and offer guidelines on productive financial management to migrant workers, and to introduce and develop intercultural communication with locals. However, financial and material support from stakeholders (government and communities) to develop skills and building an institution that can bridge migrants and stakeholders are still underdeveloped. Various constraints, ranged from the large number of migrants, voluntary absences, lack of material support, under-qualified teacher, limited business skill training, and limited networking are challenges that need to be addressed. In addition, vocational education/training curriculum are old fashioned and exclusive (segmented, only for active and bright worker). In the future development, it is vital to support more on community based education/training programs and open access to a life skill education (knowledge) that can increase the worker’s self-esteem or self-transformation (a semblance of future carrier).
Co-Authors