Choky R. Ramadhan, Choky R.
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law in Excluding Prejudicial Evidence Ramadhan, Choky R.
Indonesia Law Review Vol. 8, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rape is a complicated crime in term of law enforcement. It is usually occurred by someone who has close relationship or connection to the victim. The availability of evidence is also limited. Unfortunately, sexual violence victim often does not receive proper handling from law enforcement. In several cases, the judge undermined victim’s testimony because of past sexual history and lack of resistance that led to more lenient punishment or acquit the defendant. Therefore, I assert that rape law itself should be revised to minimize judge’s prejudice or bias to several shreds of evidence. I suggest that Indonesia could learn from U.S. rape shield law that gives more protection to sexual violence victim. This law encourages the victim to report and increases the probability of conviction because it excludes victim’s previous sexual history and lack of resistance.
KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019 Ramadhan, Choky R.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.741

Abstract

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama (2014-2019) menrumuskan dan menjalankan beberapa kebijakan pidana dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup keras dan tegas, namun dapat meleset dari sasaran-sasaran jangka menengah (RPJMN) maupun cita-cita kepemimpinannya (Nawacita). Penilaian atas kebijakan tersebut dilandasi pada gagasan penanganan kejahatan secara cerdas (smart on crime) yang diusung pemerintahan Barrack Obama di Amerika Serikat (AS). Gagasan tersebut mengutamakan kebijakan pidana dan penegakan hukum pidana yang berbasis bukti, ilmu pengetahuan, dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal dan efisien. Evaluasi dengan menggunakan gagasan smart on crime dilakukan terbatas pada 3 (tiga) area kebijakan pidana pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Ketiga area tersebut yaitu: (1) korupsi pada penegak hukum; (2) narkotika; (3) kekerasan seksual.