The Covid-19 pandemic has impacted most Indonesians life, including workers. Many people have decreased income and even lost their jobs. It will affect the quality of their life, and in the end, it will reduce their level of welfare. The government has made various social policies to help people who are affected by the Covid-19 pandemic. The goal is, people can survive in the middle of a pandemic that erodes their quality of life. One type of social assistance provided by the Government is social assistance for workers. However, unfortunately, workers, in this case, are limited to those with an income of IDR 5 million and below, and their status is registered in the Institution of Social Security Employment. This paper examines this matter with a qualitative approach and is based on a literature study. The results show that the social assistance provided by the Government still does not fulfil the sense of social justice for other workers, that is informal workers with lower income and are not registered in the Institution of Social Security Employment. This paper recommends that in the future, the Government should also care for informal workers who need social assistance more than formal workers who have a clear status and income. Through the budget and control function, the Indonesian Parliament should encourage the Government to make social policies that fulfil a sense of justice for all workers affected by the Covid-19 pandemic.AbstrakPandemi Covid-19 telah berdampak pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pekerja. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Pemerintah telah berupaya membuat berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menggerus kualitas hidup mereka. Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sosial bagi para pekerja. Namun sayangnya, pekerja dalam hal ini dibatasi hanya pada mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah dan statusnya terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji hal tersebut dengan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lainnya, yaitu pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah dan mereka tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada akhirnya tulisan ini menyarankan agar ke depan, pemerintah juga peduli kepada pekerja informal yang sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding pekerja formal yang sudah jelas status dan penghasilannya.