Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosioinforma Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Chatarina Rusmiyati, Chatarina
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL PENYANDANG CACAT Hikmawati, Eny; Rusmiyati, Chatarina
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang cacat tubuh pada dasarnya memiliki kemampuan dan potensi yang dapatdikembangkan agar dapat mandiri. Untuk dapat mandiri penyandang cacat memerlukan rehabilitasisosial dan untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial dengan baik maka perlu diketahui kebutuhanpenyandang cacat. Informan utama dalam penelitian ini adalah kelayan dan mantan kelayan pantiyang diperkuat informasi dari pelaksana program baik unsur pimpinan, operasional maupunpenunjang yang diperoleh melalui wawancara langsung dan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD).Hasil kajian menunjukkan bahwa penyandang cacat tubuh membutuhkan adanya pengakuan akankeberadaan mereka sebagai individu dan makluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensiyang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuandan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisi kecacatannya. Selanjutnyamereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segalaaktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.18 Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011I. PENDAHULUANPenyandang cacat merupakan bagianmasyarakat Indonesia yang memilikikedudukan, hak, kewajiban dan kesempatanserta peran yang sama dalam segala aspekkehidupan maupun penghidupan seperti halnyaWNI lain. Pengakuan tersebut dikuatkan secarahukum melalui Undang-Undang Nomor 4/1997diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor43/1998 tentang Upaya PeningkatanKesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.Data PBB mengungkapkan 10 % daritotal populasi penduduk dunia atau sekitar 650juta adalah penyandang cacat. Laporan yangdisampaikan Bank Dunia mengungkapkansekitar 20 % dari penyandang cacat diseluruhdunia datang dari kelas ekonomi lemah. Kondisisosial penyandang cacat pada umumnya dalamkeadaan rentan baik dari aspek ekonomi,pendidikan, keterampilan maupunkemasyarakatan. Secara ekstrem bahkanmasih ada keluarga yang menyembunyikananggota keluarga yang cacat terutama dipedesaaan. Disisi lain masih ada masyarakatyang memandang dengan sebelah mataterhadap keberadaan dan kemampuan parapenyandang cacat.Penyandang cacat tubuh sebagai salahsatu penyandang masalah kesejahteraan sosialperlu mendapat perhatian agar mereka dapatmelaksanakan fungsi sosialnya. Penyandangcacat tubuh adalah mereka yang tubuhnya tidaknormal sehingga menghambat kemampuannyauntuk melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Mereka masih bisa berpikir normal,dapat melihat, mendengar, beraktivitas danberbuat sesuatu. Sementara ada bagian-bagiantertentu dari tubuhnya yang kurang berfungsinamun ada juga bagian-bagian tubuh lain yangmasih bisa difungsikan. Penyandang cacattubuh didalam mobilitasnya secara tidaklangsung akan mengalami kesulitan dalammelakukan aktivitas. Jika dibandingkan denganorang yang normal secara fisik penyandangcacat tubuh mengalami kelemahan dalammenggerakkan tubuhnya secara optimal.Penyandang cacat tubuh secara psikis akanmengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalammenyesuaikan diri di masyarakat, karenaperlakukan masyarakat/lingkungan sekitarberupa celaan atau belas kasihan ketikamemandang mereka.Permasalahan yang dihadapipenyandang cacat di Indonesia antara lainOleh karena itu direkomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi tentang penyandang cacat,masalah dan kebutuhannya guna menghilangkan stigma masyarakat dan meningkatkan kepedulianmasyarakat kepada penyandang cacat, perlu penyediaan aksesibilitas disetiap ruang publik dantempat kerja, perlu memperbanyak alat bantu mobilitas bagi penyandang cacat sesuai dengantingkat kecacatan, pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandangcacat serta perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang cacat di setiapdaerah.Kata Kunci: Kebutuhan Pelayanan Sosial, Penyandang Cacat Tubuh
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PSIKOLOGIS KORBAN BENCANA MERAPI Rusmiyati, Chatarina; Hikmawati, Enny
Sosio Informa Vol 17, No 2 (2012)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hidup di tempat pengungsian yang penuh dengan keterbatasan sering menimbulkan ketidakpastiansampai kapan mereka akan tinggal. Hal ini berkaitan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakanpengganti tempat tinggal yang permanen, di samping kemampuan dari korban bencana itu sendiri.Lokasi pengungsian kurang memadai ditinjau dari kepadatan hunian, asupan gizi, sarana MCK, sanitasilingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kondisi ini dapat menyebabkan pengungsi terutama anakanakdan lansia rawan terhadap penyakit. Ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan seringkali tidakseimbang dengan jumlah korban bencana yang membutuhkan penanganan kesehatan. Penanganannyaharus dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, LSM,dunia usaha dan pemerintah terkait. Pada intinya dari hasil wawancara dan observasi pada informandapat disimpulkan bahwa para pengungsi telah ditangani secara fisik, psikis dan sosial. Pemenuhankebutuhan fisik meliputi pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, airbersih dan sarana MCK. Pemenuhan kebutuhan psikis dengan menghilangkan trauma (trauma healing)seperti menghibur, memberikan pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatanmental keagamaan, pendidikan dan informasi. Pemenuhan kebutuhan sosial dengan menerima kunjungantamu, advokasi dan fasilitasi kegiatan. Pemenuhan kebutuhan sosial psikologis di pengungsian dapatdikatakan terpenuhi meskipun serba terbatas. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah khususnyaKementerian Sosial dan lembaga terkait, dalam memberikan bantuan kepada korban perlu melakukananalisis kebutuhan agar tepat sasaran. Kepada masyarakat di daerah rawan bencana perlu peningkatankesadaran tentang risiko bencana melalui sosialisasi dan simulasi siaga bencana, agar masyarakatberdaya menghadapi bencana dan risikonya.Kata Kunci: Penanganan, Pengungsi, Korban Bencana Merapi
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MENGGAPAI HARAPAN: STUDI PADA SUKU DAYAK DEAH SIALING KABUPATEN TABALONG Rusmiyati, Chatarina
Sosio Konsepsia Vol 9, No 3 (2020): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v9i3.1865

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagaisalah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.
Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Rusmiyati, Chatarina
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Babes Litbang Yankessos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/jpks.v19i2.1946

Abstract

This study aimed to determine the implementation of social assistance through home care services and its benefits for neglected elderly people. The research location was in Jeneponto Regency, South Sulawesi, Republic of Indonesia with consideration that there were quite a lot of neglected elderly people in the region and social assistance through home care had been carried out by the Elderly Social Welfare Institution (LKS LU). The study used a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by interview using interview guides and observations. The data collected was analyzed descriptively to illustrate the implementation of social assistance through home care and its benefits for the elderly. The results showed that social assistance through home care in Jeneponto District carried out by the Bakti Jaya Elderly Social Welfare Institution and Ummi Naharia Elderly Social Welfare Institute had been going well. Home care services took the form of social care, social assistance and meeting the basic needs of the elderly. Elderly recipients of home care social assistance were happy with the attention given by the mentors. They were happy and satisfied with the assistance received, such as milk, biscuits, cereal drinks, tea, coffee and other needs as requested. The existence of a social security program for the elderly so far is expected to continue to exist as a form of government attention to all members of the community, especially for neglected elderly. Keywords: needs; social services; neglected elderly; Social Welfare Institution for Elderly (LKS LU).
Participatory Governance of Customary Forests: Institutional Collaboration in Islamic and Customary Law Perspectives Rusmiyati, Chatarina; Wahyono, Eko; Carolina, Carolina; Tursilarini, Tateki Yoga; Tantri, Erlita
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v20i1.15484

Abstract

This study analysis institutional collaboration between customary and religious systems in customary forest management through the lens of participatory and sustainable social ecological governance, emphasizing Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bī’ah). It challenges state-centric and top-down forest governance models by highlighting locally embedded regulatory frameworks that integrate customary norms with Islamic legal-ethical principles derived from uṣūl al-fiqh and maqāṣid al-sharī‘ah. The study asks how interactions between customary institutions and religious authorities function as socially legitimate mechanisms that sustain ecological balance while improving indigenous welfare. Using a mixed-methods design, the research combines quantitative analysis through Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with qualitative inquiry including in-depth interviews and focus group discussions with customary leaders, religious authorities, and community members. Results show that integrating customary law and Islamic jurisprudence generates strong social legitimacy grounded in khilāfah, amānah, and maṣlaḥah. Religious moral sanctions and environmental ethical narratives reinforce compliance with customary ecological norms and strengthen collective participation. The study concludes that adat religious collaboration represents a normative governance model aligned with maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of life, resources, and ecological balance. This model offers a jurisprudential foundation for inclusive and participatory forest governance that respects legal pluralism while supporting indigenous welfare and environmental sustainability.
Co-Authors Carolina Carolina, Carolina Eko Wahyono, Eko Enny Hikmawati, Enny Eny Hikmawati, Eny Erlita Tantri, Erlita tursilarini, Tateki Yoga