<![CDATA[ABSTRAK Sistem Post-Merger Notification yang diterapkan di Indonesia saat ini tentu masih menimbulkan Kontroversi maupun perdebatan dikalangan praktisi maupun Akademisi, mengingat sistem ini mewajinkan Notifikasi atas transaksi Merger baru dapat dilakukan setelah Merger terlaksana. Apabila dibandingkan dengan Negara lain, terdapat perbedaan yang tentu mempengaruhi penerapan Hukum Persaingan Usaha, yang mana di Negara-negara lain telah menerapkan sistem Pre-Merger Notification. Penulis dalam penelitian ini mencoba mengkaji kekosongan hukum yang ada di sistem Post-Merger Notification dan merumuskan upaya penyempurnaan sistem Post-Merger ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (stаtue аpproаch). Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa KPPU menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu Perusahaan yang telah melakukan penggabungan serta pengaturan mengenai Pemulihan Status Hukum Perusahaan hasil Pembatalan Merger. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha. Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Penggabungan, KPPU ABSTRACT The post-merger system that applies in Indonesia still sparks cons and debates among practitioners and scholars because such a system requires the notification of a new merger transaction to take place following the execution of the merger. There are differences between this system and that of other countries, which affects the implementation of business competition law, and the pre-merger notification system has been implemented in several countries. This research aims to study the legal loopholes in the post-merger system and formulate the measures taken to improve the post-merger system. With normative-juridical methods and conceptual and statutory approaches, this research reveals that the Business Competition Supervisory Commission drafts and adjusts regulations and schemes to cancel a merger transaction in a company performing this merger and performs the recovery of the legal standing of the company following the merger cancellation. This approach is intended to guarantee legal certainty for business people, fill the legal loopholes, and enforce business competition law. Keywords: legal loopholes, merger, business competition supervisory commission (KPPU)]]>
